CILEGON.BCO.CO.ID – Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Cilegon di sidak anggota lantaran ditemukan beberapa persoalan. Pada Dinas Sosial, dewan dari Partai Demokrat Muhammad Ibrohim Aswadi atau Boby sapaan akrabnya, meminta instansi tersebut untuk memperbaharui data warga miskin yang ada agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran. Selain itu, Boby juga meminta persoalan kuota untuk Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di setiap kecamatan di Kota Cilegon untuk ditingkatkan.
Sementara pada Dinas Pendidikan, anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon ini menyampaikan, pihaknya mendapat aduan dari masyarakat terkait persoalan pembelian buku LKS (Lembar Kerja Siswa). Oleh sebab itu, Boby mempertanyakan soal komitmen Dindik Kota Cilegon dalam menjalankan aturan yang dibuat.
Dijelaskan, dalam aturan yang dibuat di awal tahun 2022 ini, Dindik Kota Cilegon melarang kepada pihak sekolah agar tidak lagi melakukan pungutan biaya bahan ajar. Mulai dari perlengkapan bahan ajar, perpisahan, legalisir Ijazah, kenaikan kelas dan penerimaan peserta didik baru. “Namun pada kenyataannya, masih ada pihak sekolah yang memungut biaya LKS beserta buku tambahan dan seragam sekolah yang membebani masyarakat,” papar Boby, Kamis 27 Januari 2022.
Oleh sebab itu, Boby mengaku mendukung dan menguatkan surat instruksi Dindik Cilegon tersebut. Ia juga meminta Dindik Kota Cilegon memperketat dan bertindak tegas kepada sekolah- sekolah yang masih mengabaikan surat instruksi yang ada.
“Tentu kami mendorong agar Dindik Cilegon untuk memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang masih membandel atau tidak mematuhi instruksi sesuai aturan yang berlaku. Seminggu kedepan, kami akan melakukan sidak langsung ke beberapa sekolah SD dan SMP,” katanya.
Masih kata dewan asal Ciwandan tersebut, Dindik sebagai mitra Komisi II DPRD Kota Cilegon akan dibantu untuk penambahan anggarannya pada APBD Perubahan untuk bagaimana memberikan bantuan dan pelayanan yang optimal guna kebutuhan seluruh kegiatan belajar anak didik. Terutama kebutuhan LKS, buku paket, baik yang berada di tingkatan SD, SMP Negeri ataupun swasta di seluruh Kota Cilegon.
“Dan kita juga mendorong agar Pemerintah Kota Cilegon bisa mendorong kepada pihak industri untuk bergandengan tangan melalui anggaran CSR-nya dalam membantu kebutuhan belajar anak di dunia pendidikan SD dan SMP Negeri/Swasta yang ada di seluruh Kota Cilegon,” pungkasnya. []
