BCO.CO.ID – Puluhan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari 43 kelurahan di Kota Cilegon, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Kamis 18 September 2025.
Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan nasib program Salira, apakah akan berjalan atau tidak. Hal itu, guna memastikan tidak adanya informasi simpang siur terkait program tersebut.
Ketua Forum Pokmas Eka menyebut, masyarakat sudah sangat menantikan program tersebut, terutama untuk perbaikan infrastruktur. “Kami berharap ke sini ada kejelasan. Jadi Pokmas meminta hal yang jelas apakah dilaksanakan atau tidak. Jika tidak, maka sampaikan,” tegas Eka.
Eka menambahkan, total anggaran Salira sebesar Rp33,4 miliar, dengan termin pertama sebesar Rp13 miliar. “Ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terutama infrastrukturnya,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon, Tunggul Fernando menjelaskan, bahwa program Salira merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. “Ada 5 persen APBD untuk pembangunan pemberdayaan dan infrastruktur kelurahan. Di mana angkanya itu, untuk infrastruktur di kelurahan ada Rp33,4 miliar untuk Kota Cilegon,” jelas Tunggul.
Namun, Tunggul membenarkan adanya kendala. Ia menyatakan bahwa APBD Kota Cilegon saat ini mengalami defisit sebesar Rp124 miliar. Akibatnya, pemerintah hanya bisa memastikan pencairan dana untuk termin pertama saja.
“Melihat terkait situasi APBD dan rata-rata kan akan mengevaluasi 40 persen APBD dan termasuk keputusan TAPD, kemarin disepakati yang bisa dicairkan terkait Salira hanya termin I saja,” pungkasnya. []
