JAKARTA, BCO.CO.ID – Para orangtua sebentar lagi bisa bernafas lega, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah mulai Januari 2021.
“Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadi bulan Januari 2021. Jika pemerintah daerah dan sekolah sudah siap tatap muka ingin tatap muka, tingkatkan kesiapan untuk melaksanakan ini,” ujar Nadiem Makarim, dalam konferensi pers yang dikutip dari chanel Kemendikbud RI, Jumat 20 November 2020.
Dikatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap hasil SKB empat menteri sebelumnya, dan melihat situasi pada hari ini, bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan 87 persen masih belajar dari rumah.
“Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak secara permanen. Risiko pertama adalah ancaman putus sekolah, di mana anak anak harus bekerja dan didorong oleh orang tuanya untuk bekerja, karena berhubungan dengan situasi ekonomi yang tidak memadai,” kata Nadiem, seraya menambahkan ada risiko lain, seperti kendala tumbuh kembang anak dan psikososial.
Ditegaskan Nadiem, penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada pemerintah daerah agas sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Maka keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.
“Jadi pihak yang paling mengerti kondisinya adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Pembelajaran tatap muka dibolehkan, bukan diwajibkan. Orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Sekalipun, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka,” ujar Nadiem. []
