CILEGON, BCO – Kasus pencemaran udara yang terjadi di lima kelurahan (Samangraya, Kubangsari, Lebak Denok, Warnasari, dan Deringo) dua kecamatan (Citangkil dan Ciwandan) di Kota Cilegon, pada Jumat, 13 Desember 2019 lalu menyisakan cerita miris bagi warga yang terdampak hujan abu batubara tersebut. Sedikitnya, dua kelurahan, yakni Warnasari dan Samangraya di Citangkil menjadi lokasi yang paling parah terkena dampak hujan abu batubara ini.
Oleh karena peristiwa tersebut, Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) Deni Juweni menyatakan, akan melakukan aksi demonstrasi di dua lokasi berbeda dengan mengerahkan ribuan massa secara lima hari berturut-turut.
“Nanti tanggal 23 Desember 2019, kita akan demo di KS massa-nya ribuan, dan di DPRD Kota Cilegon jumlah massa-nya sekitar 700 an secara bersamaan,” ujar Juweni saat ditemui di Perumahan Metro, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Rabu 18 Desember 2019.
Ia mengungkapkan, aksi demo di DPRD Kota Cilegon sendiri dilakukan lantaran kecewa terhadap DPRD Kota Cilegon yang dinilainya diam saat peristiwa ini terjadi. “Pabrik yang lain mah sampai malangin mobil dinasnya. Giliran ini, ada apa? Kok responnya telat, makanya kita akan demo disana (DPRD) juga,” katanya tegas.
Bahkan ia sendiri menilai, pendirian posko kesehatan untuk warga yang menjadi korban pencemaran abu batubara tersebut hanya sebagai alibi untuk menutupi kesalahan pihak PT Krakatau Steel yang menyebabkan ribuan warga di lima kelurahan tersebut menjadi korban pencemaran ini. “Kalau cuma posko kesehatan itu cuma alibi doang untuk menutupi aibnya,” tuturnya.
Rencananya, LSM BMPP akan mengerahkan 2000 anggotanya dan dibantu dengan masyarakat sekitar. Aksi demonstrasi juga akan digelar dari tanggal 23 – 28 Desember 2019 di Kawasan Industri PT Krakatau Steel.
Meskipun mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, manajemen PT Krakatau Steel sendiri saat ini masih bungkam atas peristiwa yang disebabkan pabrik Blast Furnace-nya. []
