BCO.CO.ID – Puluhan massa yang terdiri dari guru madrasah, HIMPAUDI Kota Cilegon, honorer hingga kader Posyandu, berunjuk rasa di Kantor Walikota Cilegon terkait honor mereka yang tidak dibayar pemerintah diakhir tahun 2024, Rabu 8 Januari 2025.
Dalam aksi tersebut, massa kompak mengenakan busana serba hitam sebagai simbol matinya keadilan bagi para pendidikan karena hak mereka diabaikan pemerintah.
Salah satu massa aksi, Martin Al Kosim bilang, Helldy Agustian sebagai Walikota Cilegon telah gagal dan tidak profesional mengelola keuangan daerah hingga mengorbankan ribuan masyarakat yang berprofesi sebagai guru madrasah sampai kader Posyandu. “Ini menjadi catatan buruk dalam sejarah Pemerintahan Kota Cilegon,” kata Martin Al Kosim.
Dia bilang, nilai honor yang tidak terlalu besar nominalnya itu sangat berarti bagi mereka yang mengabdikan diri untuk membangun generasi penerus bangsa dari berbagai sisi. “Hak mereka yang sudah bekerja, hak mereka yang sudah mengabdi itu (tidak dibayarkan-Red). Nilainya tidak seberapa, bagi mereka sangat berarti sekali,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua HIMPAUDI Kota Cilegon Ika Agustiah mengaku, sebelumnya sempat bangga memiliki walikota seperti Helldy Agustian. Namun diakhir masa jabatannya setelah 3,5 tahun menjadi walikota, ia menyebut bahwa Helldy Agustian sangat menyedihkan.
“Pak Heldy itu sangat menyedihkan baru ini, baru tiga tahun setengah menjabat. Tadinya kami bangga mempunyai walikota yang sangat cerdas, banyak penghargaan-penghargaan tapi ternyata nol didalam pengelolaan. Bagus di luar, busuk di dalam,” ujar Ika Agustiah.
Oleh sebab itu, ia menekankan Helldy untuk tetap bertanggung jawab terkait honor para guru madrasah, anggota linmas, maupun kader Posyandu. Ia juga mengancam akan melayangkan somasi kepada Inspektorat hinggan ke Komnasham.
“Tetap harus di pertanggungjawabkan, karena itu uang masyarakat. Hari ini tidak ada jawaban, somasi saya akan kirimkan ke inspektorat ke Komnasham,” terangnya.
Dalam aksi tersebut, massa aksi akhirnya ditemui Plt ASDA I Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra beserta pejabat lainnya. Mereka juga turut melakukan audiensi di lokasi unjuk rasa terkait permasalahan yang dihadapi. []
