LEBAK, BCO – Dampak dari musibah banjir bandang dan longsor yang terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Lebak, pada Rabu 01 Januari 2020 lalu meninggalkan cerita kelam bagi warga Kabupaten Lebak.
Akibat kejadian ini tercatat ada 28 jembatan gantung dan jembatan lain putus, 19 sekolah rusak, 980 lahan pertanian terendam lumpur sehingga harus dilakukan normalisasi, 1410 rumah warga rusak berat, 521 rumah warga terendam banjir, 9 orang warga ditemukan dengan kondisi meninggal, 2 orang warga sampai saat belum diketemukan, dan 1.226 rumah warga yang hanyut terbawa derasnya debit air dari luapan hulu Sungai Ciberang yang menyebabkan banjir bandang tersebut.
Hingga saat ini, instansi terkait di wilayah Kabupaten Lebak terus berupaya bahu membahu melakukan perbaikan (recovery) di segala lini untuk membangkitkan kembali wilayah Kabupaten Lebak yang luluh lantah ini.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, untuk membangun kembali wilayah yang rusak akibat banjir ini, pihaknya telah melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo untuk penanganan pascabanjir bandang dan longsor ini. Meski demikian, berdasarkan data yang ada, Iti menyatakan masih melakukan pendataan lain.
“(Kami) belum menghitung pondok pesantren, majelis taklim, masjid, dan sebagainya termasuk juga salah satunya kantor kecamatan kami yang juga harus direlokasi. Kalau yang mengungsi 3.327 KK tersebar di sembilan posko, untuk yang meninggal 9 orang dan belum ditemukan 2 orang,” papar Iti kepada wartawan usai menerima penyerahan bantuan dari Pemkot Cilegon di kantor BPBD Kabupaten Lebak, Kamis 09 Januari 2020.
Waduk Karian
Lebih lanjut, Iti Octavia juga menyatakan akan mempercepat pembayaran pembebasan lahan Waduk Karian yang berlokasi di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak. Kebutuhan pembangunan waduk karian seluas 2.226 hektare untuk pembangunan fisik dan areal genangan.
“Ini salah satu pembahasan yang sudah dilakukan kemarin (Rabu 08 Januari 2020), bahwa ada 6 kecamatan di 6 titik desa yang terkena pembebasan pembangunan waduk karian. Oleh karena itu, besok, Jumat 10 Januari 2020 kami akan mengadakan rakor (rapat koordinasi) dengan BPN (Badan Pertanahan), C3, Balai Waduk Karian, unsur Muspida dan BPKP, karena sudah di appresial dan sudah di inventarisir tinggal dibayarkan saja ke warga yang terkena dampak pembangunan waduk karian ini,” terangnya.
Ia menjelaskan, jika warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Karian akan dilakukan pendataan sehingga tidak menerima bantuan stimulan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Mereka itu harus didata, sehingga tidak ada warga yang mendapat bantuan stimulan dan tidak ada mereka yang nerima double anggaran. Yah untuk pembayaran sih, dikembalikan lagi ke kita. Karena pemerintah pusat pingin ya cepat dan bisa terealisasi waduk karian tersebut,” jelasnya.
Anak dari Ketua KADIN Banten Mulyadi Jayabaya ini mengaku, jika Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan untuk pembangunan jembatan gantung selesai pada 2 sampai 3 bulan kedepan. Semntara untuk permukiman warga, Iti pun berencana akan langsung merelokasi warga yang berada tidak jauh dari Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
“Pak menteri sih menargetkan pembangunan jembatan gantung 2-3 bulan selesai. Adapun untuk pembangunan permukiman, kita (Pemkab Lebak) harus secepatnya merelokasi rumah warga yang berada di wilayah Gunung Halimun. Karena tidak memungkinkan lagi ada permukiman di sana, karena kemiringan tanah hampir 40 persen. Jadi kami pun sangat berhati-hati merelokasi warga di sekitar Gunung Halimun,” pungkas Iti. []
