Sabtu, Juni 15, 2024
BerandaPemerintahanPT KS Tagih Pemkot Cilegon Soal Lahan, Ketua Dewan: Lahan Kita Untuk...

PT KS Tagih Pemkot Cilegon Soal Lahan, Ketua Dewan: Lahan Kita Untuk Kepentingan Publik

CILEGON.BCO.CO.ID – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Krakatau Steel ternyata diketahui, melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Cilegon soal lahan yang dipakai sebagai kantor pusat pemerintahan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj saat menjadi keynote speaker dalam acara diskusi Pelantikan Pengurus PWI Kota Cilegon Periode 2021-2024 di Hotel Royal Krakatau, Rabu 10 November 2021.

Menurutnya, lahan yang selama ini ditagih PT KS merupakan lahan yang digunakan untuk kepentingan publik. Seharusnya, kata Isro, PT KS melakukan musyawarah dengan pemangku kebijakan di Pemerintahan Kota Cilegon.

“Lahan kita itu untuk kepentingan publik, jadi jangan surat-surat kayak surat cinta aja. Kita duduk bareng, eksekutif, DPRD, PT KS menyelesaikan seperti apa. Ada solusinya seperti apa, baiknya seperti apa, kan enak,” ucap Isro Mi’raj, Ketua DPRD Kota Cilegon.

Dikatakan, surat tersebut diterima oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan nominal 60-100 miliar rupiah. Kendati begitu, Isro yakin jika kantor Pemerintahan Kota Cilegon tidak akan digusur oleh PT Krakatau Steel.

“Suratnya ke Pak Walikota, kalau dikalkulasikan itu sekitar Rp100 miliar apa 60 miliar rupiah. Jadi kalau nilain NJOP ya diangka Rp60 miliaran. Enggak mungkin juga Kantor DPRD digusur sama PT KS, nanti yang akan jadi benteng rakyat Cilegon,” pungkasnya.

Sementara di tempat yang sama, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta menyampaikan, ia belum mengetahui kapan suarat tersebut dilayangkan. Namun hal itu harus segera diselesaikan secepatnya agar aset lahan yang digunakan menjadi aset yang sah milik Pemkot Cilegon. Ia menilai, surat yang dilayangkan PT KS merupakan pemicu bagi Pemkot Cilegon untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jadi segera Pemkot Cilegon menyelesaikan dengan PT KS, jadi artinya surat itu mungkin sebagai trigger untuk kita menyelesaikan lebih cepat. Sebagaimana amanat KPK, segera itu diselesaikan,” ujar Sanuji Pentamarta.

Menurutnya, sebagaimana rekomendasi KPK persoalan aset PT KS dan Pemkot Cilegon diselesaikan tanpa adanya transaksi. Ia menilai, jika ada tindakan jual beli maka dikhawatirkan terjadinya potensi temuan. Diketahui, ada 10 hektare lahan yang digunakan Pemerintah Kota Cilegon di tanah milik PT Krakatau Steel tersebut.

“Sebenarnya 4 kantornya yang digunakan, Polres, Kodim, Pemkot, dan DPRD. Tapi terutama yang menjadi tanggung jawab adalah yang dipakai oleh Pemkot,” jelasnya.

Sanuji berujar, seharusnya persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan tahun 2021 ini. Oleh karena itu, ia mengatakan jika persoalan ini harus ditengahi oleh Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita akan minta fatwa agar mereka (Kejagung-Red) menjadi penengah juga dan memberikan fatwa terkait masalah Pemkot Cilegon. Kalau jual belikan puluhan miliar kan duit APBD, duit rakyat juga dikasih ke pemerintah juga, kalau bisa jangan jual belilah,” katanya. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments