BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengambil langkah tegas terkait keberadaan tempat hiburan malam (THM) atau diskotik di wilayahnya. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemkot memastikan telah melayangkan surat resmi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang berisi permohonan evaluasi dan penertiban hingga penutupan.
Surat yang ditandatangani Wali Kota Cilegon Robinsar bernomor 300.1.1/2486/POLPP tertanggal 12 November 2025 ini tak hanya menyasar satu, melainkan empat lokasi THM yang dianggap meresahkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Cilegon, Tunggul Fernando Simanjuntak, membenarkan bahwa data tempat hiburan yang diajukan untuk dievaluasi mencapai empat titik. “Hiburan malam yang ada di Cilegon berdasarkan data yang ada sebenarnya tidak menjamur lagi tapi jauh berkurang, kurang lebih ada empat, Merpati, Kalyanamita, King dan Grand Krakatau,” ungkap Tunggul, saat diwawancarai wartawan, Senin 14 November 2025.
Tunggul menjelaskan, bahwa inisiatif penertiban ini merupakan masukan langsung yang diterima oleh Wali Kota Cilegon. Tujuannya jelas, yakni demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta lingkungan sekitar. “Pak Wali meminta untuk dilakukan evaluasi dan penertiban terkait tempat hiburan malam yang diduga mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan, baik itu dari norma sosial dan agama,” tegasnya.
Langkah tegas ini diperkuat dengan fakta bahwa keberadaan THM di Cilegon dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota. Hal ini terutama disorot karena aktivitas inti yang berkaitan dengan penjualan minuman keras (miras) secara tegas dilarang di Cilegon. “Kalau bicara PAD, kaitan dengan hiburan malamnya apalagi mirasnya kan nggak mungkin, karena miras itu dilarang di Cilegon. Tapi kalau restoran yang satu lokasi, mungkin ada kontribusi retribusi di situ,” tutupnya. []
