BCO.CO.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Heni Anita Susila, buka suara terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 11 Cilegon yang diprotes emak-emak pada Rabu 25 Juni 2025.
Dijelaskan, pihaknya saat ini mengacu aturan Kemendikdasmen sebagai petunjuk tekhnis (Juknis). Dalam juknis tersebut, terdapat kuota masing-masing sekolah baik SD maupun SMP yang berstatus negeri. Untuk SMP negeri koutanya adalah 11 rombongan belajar (rombel) dan SD adalah empat rombel.
“Ternyata SMP 11 ini hanya mampu menampung lima rombel, karena ruang kelasnya yang kosong,” jelas Heni Anita Susila, Rabu 25 Juni 2025.
Kondisi kelas dan kemampuan di SMP N 11 Cilegon juga, lanjut Heni, sudah terinput di sistem Kemendikdasmen sehingga tidak bisa direvisi. Dalam satu rombel, terdapat 35 orang. Ini artinya, SMP Negeri 11 Cilegon hanya mampu menerima 175 orang peserta didik baru.
“Yang tidak diterima itu kebanyakan memang di jalur domisili dan prestasi. Nah jalur domisili ini, sekarang tidak semata-mata hanya jarak, tapi juga melihat nilai rapot. Ketika ada yang sama jaraknya misalnya 500 meter, tapi kesempatannya cuma satu, dilihat nilai rapotnya yang lebih baik,” katanya.
Karena persoalan ini, tambah Heni, pihaknya akan melakukan evaluasi sekaligus berkonsultasi dengan Walikota Cilegon Robinsar untuk melakukan kajian terkait apakah akan ada penambahan jumlah rombel ataupun kebijakan lainnya. “Akan kami evaluasi dan akan kami kaji terlebih dahulu, apakah itu nanti ada tambahan. Belum bisa memutuskan,” imbuhnya.
Sementara itu, pihaknya juga telah mewanti-wanti dan akan menindak apabila ada oknum yang ‘bermain’ di internal Dindikbud Kota Cilegon maupun di sekolah. “Tetapi kalau itu ada di dalam Dindik atau ada di dalam sekolah, tentu kami akan bertindak,” pungkas Heni. []
