BCO.CO.ID – Menghadapi cuaca yang tak menentu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai menginventarisasi kebutuhan peralatan penanggulangan bencana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Plt Asisten Daerah II Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menjelaskan, langkah inventarisir peralatan merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Cilegon.
“Ya, tadi pagi membahas terkait dengan kebutuhan peralatan untuk mendukung menanggulangi kebencanaan. Ini atas perintah Pak Walikota, karena Pak Wali sudah melihat dan menginventarisir peralatan untuk mendukung penanggulangan kebencanaan sangat minim di OPD-OPD yang ada di Kota Cilegon ini, khususnya di BPBD,” jelas Aziz, Senin 30 Juni 2025.
Aziz berujar, bukan hanya BPBD yang dilibatkan, namun juga sejumlah OPD lain yang memiliki keterkaitan langsung dalam situasi darurat dalam penanggulangan bencana. Hasilnya, sejumlah usulan pengadaan maupun penambahan alat mengemuka, mulai dari mesin penyedot air, alat pemotong pohon, hingga perahu karet.
“Nah ternyata dari beberapa OPD ada usulan-usulan untuk melengkapi atau menambah peralatan tersebut, termasuk dari BPBD-nya. Kami nanti akan melaporkan ke Pak Wali dan sifatnya mungkin nanti perintah ke TAPD untuk menganggarkan sesegera mungkin,” ujarnya.
Aziz menyebut, estimasi kebutuhan anggaran mencapai kisaran Rp3,3 miliar hingga Rp3,5 miliar dan diharapkan bisa direalisasikan dalam perubahan anggaran mendatang. “Ya mudah-mudahan di perubahan ini sudah bisa kita anggarkan, karena kita sekarang kan sudah memasuki musim penghujan. Kita perlu antisipasi terkait dengan manakala nanti terjadi bencana di Kota Cilegon,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Cilegon Suhendi mengatakan, bahwa pendataan kebutuhan peralatan dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. “Tadi tiap OPD terkait itu mengusulkan kebutuhan peralatan apa untuk membantu penanggulangan bencana. Hanya pendataan kebutuhan-kebutuhan di OPD masing-masing yang nanti ditampung dan dilaporkan ke Pak Wali,” katanya.
Menurutnya, alat-alat penanggulangan bencana ini sangat penting agar semua OPD dapat bergerak cepat saat bencana terjadi. Suhendi menekankan bahwa kebutuhan ini bersifat mendesak dan sesegera mungkin agar tersedia guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Ya kalau untuk kedaruratan ya urgent lah, karena alat-alat itu kan perlu. Walaupun di kita ya ada, hanya belum maksimal saja,” katanya.
Terkait kemungkinan penggabungan anggaran di BPBD untuk mempercepat koordinasi dan eksekusi, Suhendi menyebut perlu adanya perubahan regulasi. “Itu harus merubah peraturan. Kita kan berpegangnya pada peraturan kepala BNPB, Dinsos juga mengikuti peraturan Kemensos. Jadi kan sudah punya dasarnya masing-masing, dan itu harus perubahan dari atas,” pungkas Suhendi. []
