CILEGON, BCO.CO.ID – Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz meminta Pemerintah Kota Cilegon untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) guna melindungi tenaga kerja dari Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Riden menjelaskan, ada tiga hal pokok yang dinilai harus dimasukan dalam poin perlindungan, pertama kepastian kerja, upah kerja, dan perlindungan sosial. Sebab, dalam UU Ciptaker ketiganya sudah mengalami distorsi dan akan merugikan pekerja. Untuk itu, pihaknya berharap Helldy bisa melindungi tenaga kerja dengan Perda.
“Kepastian kerja itu berkenaan dengan status sebagai karyawan tetap, upah kerja itu harus sesuai dengan kebutuhan dan jaminan sosial harus diberikan. Ketiganya perlu dilindungi dalam Perda, sehingga hak karyawan atau buruh tidak hilang,” kata Riden Hatam Aziz.
Dijelaskan, Perda menjadi satu-satunya solusi yang bisa diperjuangkan selain upaya hukum yang tengah diperjuangkan melalui Mahkamah Konstitusi oleh seluruh organisasi buruh. Sebab, jika tidak maka bisa dipastikan pekerja akan kehilangan ketiga hak tersebut. “Kami berharap keberpihakan pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengungkapkan, pihaknya akan mencoba mempelajari UU tersebut. Sebab, hal itu berkaitan dengan hukum. “Nanti akan coba dilihat seperti apa,” paparnya.
Masih kata Helldy, dengan adanya pelantikan pengurus PUK SPL FSPMI PT Latinusa, diharapkan buruh dan pemerintah daerah dapat bersinergi ataupun diharapkan bisa mengedepankan komunikasi secara persuasif dalam hal menangani berbagai persoalan buruh. “Kami harap ada sinergitas yang terbangun. Sebab, kami ingin buruh dan pemerintah serta pengusaha atau industri, sinergis dalam hal ketenagakerjaan,” pungkasnya. []
