CILEGON, BCO.CO.ID – Hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan ratusan guru honorer SD dan SMP bersama anggota DPRD Kota Cilegon akhirnya menemukan kesepahaman. Atas aspirasi itu, anggota dewan berjanji akan mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk segera mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang kenaikan status menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
“Alhamdulillah tadi kita ada titik temunya. Semua legislatif, DPRD Cilegon sesungguhnya akan membantu, mendorong dan mendesak eksekutif untuk menaikan status guru honorer TKS menjadi TKK melalui SK Perwal,” kata Somy Wirardi, Ketua FKGTH Kota Cilegon kepada wartawan usai hearing di Gedung DPRD Kota Cilegobn, Senin 23 Agustus 2021.
Menurut Somy, surat keputusan dari Perwal yang akan didorong untuk segera diterbitkan berguna untuk mengikuti program sertifikasi pusat. Forum beranggotakan sekitar 1.500 guru honorer se-Kota Cilegon yang 800 di antaranya akan diajukan menjadi TKK.
Lebih lanjut Somy menyatakan, para guru honorer yang mengabdikan diri di sekolah sudah saatnya berganti status menjadi TKK. Pasalnya, para guru honorer tersebut sudah ada yang mengabdi selama 20 tahun dengan gaji yang minim.
“Honor kita itu relatif tergantung dana BOS yang tersedia di sekolah, ada yang 400-700 ribu per 3 bulan, ditambah dari Honor Daerah 450 per 3 bulan juga dibayarnya. Kalau sudah jadi TKK kita sudah hitung bersama Bappeda itu ketemu angka Rp 3 juta,” ujarnya.
Diketahui, tuntutan yang disampaikan saat hearing itu akan dijawab pada Jumat mendatang. Somy menegaskan, jika tidak sesuai dengan harapan, pihaknya akan terus mengawal hingga tuntas. “Dinas pendidikan, Bappeda semuanya sudah mendukung tinggal kekuatan Walikota dan Wakil Walikota nya saja. Terlebih, di awal sudah pernah mengungkapkan akan menerbitkan Perwal yang mendukung guru honorer,” tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Cilegon Hasbi Sidik menyampaikan apa yang FKGTH perjuangkan sudah tepat. Pihaknya juga berjanji akan mendorong hal tersebut guna menaikan status pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. “Komisi 1, 2 dan 3 mendukung. Ini adalah kehormatan seorang guru. Masa guru yang mendidik anak menjadi cerdas honornya kalah sama RT Rp 1 juta,” ucap Hasbi.
Dikatakan Hasbi, pihaknya menyadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tak sebesar daerah lain. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon harus bisa melakukan inovasi.
“Makanya saya minta maksimal hari Jum’at itu ada jawaban boleh atau tidak. Tapi bagi teman-teman Dewan sepakat, apakah mau sekaligus atau bertahap tapi upaya itu harus jelas, apalagi ada janji-janji politik dari pemerintah,” pungkasnya. []
