CILEGON.BCO.CO.ID – Sebagai wilayah industri padat modal, Kota Cilegon sampai saat ini belum bisa mengentaskan angka pengangguran yang jumlahnya semakin naik setiap tahun. Ditambah lagi, kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan mengurangi karyawannya. Meskpun begitu, belum ada langkahnya nyata dengan hasil maksimal dari Pemerintah Kota Cilegon dalam mengentaskan pengangguran di wilayah yang disebut-sebut sebagai kota dollar ini.
Sanudin, anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, alasan Pandemi Covid-19 yang mulai terkendalikan seharusnya bisa memberikan kesempatan dan ruang bagi warga setempat untuk bekerja di industri yang ada di Kota Cilegon sehingga berdampak untuk menekan angka pengangguran. Pasalnya hingga saat ini, masih ada saja masalah terkait PHK pekerja di lingkungan industri. “Jadi kalau posisi sekarang masih ada juga PHK dengan alasan covid, saya masih belum paham apa maksudnya,” kata Sanudin, Kamis 06 Januari 2022.
Sanudin menjelaskan, dalam hal menyelesaikan persoalan ini harus ada sikap tegas dari pemerintah untuk bisa memberikan penguatan terhadap para pengusaha agar supaya PHK tidak menjadi sebuah pilihan. Ia mengungkapkan, ada upaya mengurangi pengangguran dari Pemerintah Kota Cilegon namun hasilnya belum terlihat.
Apalagi jika disejajarkan dengan janji politik Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, hal tersebut belum memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat terkait pengentasan pengangguran.
“Selama ini usahanya sih ada, tapi belum ada tolak ukur keberhasilan. Parameternya belum kelihatan sesuai janji politik, belum aktual. Seperti janji 5000 per tahun terurai pengangguran di Kota Cilegon. Nah, sampai hari ini setahun sudah hampir berjalan belum ada aksi, kenyataannya malah yang muncul ke permukaan itu PHK. Penambahan pengangguran,” jelasnya.
Ia menambahkan, apa yang dijanjikan Helldy-Sanuji tidak mesti seluruh pengangguran itu terurai ke perusahaan. Namun ada sektor-sektor usaha yang harus dilakukan pembinaan supaya penganguran diberikan kesempatan sebagai enterpreneur yang dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaannya.
“Ada sektor-sektor usaha di luar jadi dilakukanlah pembinaan-pembinaan terhadap penganguran itu, untuk dicetak sebagai yang jelas jiwa wirausahanya terbangun. Pemerintah menyiapkanlah badan latihan kerja yang memang bisa kompetitif juga,” imbuh Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon ini.
Sementara di tempat sama, Fungsional Mediator Disnaker Kota Cilegon Jarwan mengungkapkan, ada sejumlah perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya saat Pandemi Covid-19 berlangsung. Meski begitu, Jarwan mengatakan, kondisi tersebut tidak terlalu besar apabila dibandingkan daerah lainnya.
“Ada yang di PHK dan ada yg dirumahkan posisinya, tapi kalau kita lihat enggak terlalu besar juga dibandingkan dengan daerah yang lain, karena perusahaan kita bukan padat karya tapi padat modal. Sebenernya kalau kasus ketenagakerjaan disini ada kenaikan sebesar 20 sampe 30 persen yang di PHK, penyumbangnya,” ungkap Jarwan.
Dalam menyikapi masalah PHK tersebut, lanjut Jarwan, Disnaker Kota Cilegon memberikan imbauan kepada setiap perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hak kerja. Selain itu, Disnaker Kota Cilegon juga turut memberikan pelatihan dan menyalurkan warganya untuk dijadikan karyawan di perusahaan. “Ya sebenarnya di Disnaker sudah ada jadi info loker. Setiap perusaahan wajib lapor ke disnaker, sehingga kita bisa menyalurkan pekerja-pekerja di Cilegon,” ujarnya.
Meskipun begitu, ia tak menampik jika angka pengangguran di Kota Cilegon cukup tinggi jumlahnya apalagi ditambah dengan kondisi Pandemi Covid-19. “Memang kalau pengangguran di Cilegon cukup tinggi juga di Banten, peningkatan sejak pandemi,” pungkasnya. []
