BCO.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan kapasitas peran dan fungsi pimpinan serta anggota, DPRD Kota Cilegon menggelar bimbingan tekhnis (bimtek) yang bekerja sama dengan Universitas Respati Indonesia (Urindo), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Jum’at 25 Oktober 2024.
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, bimtek yang dilakukan bertujuan untuk menajamkan agenda-agenda penting seperti reses, rencana kebijakan anggaran, hingga rapat gabungan yang berkaitan dengan anggaran. “Lebih kepada penajaman fungsi dan peran, supaya output yang dihasilkan ketika memang kita reses itu lebih berkualitas,” kata Rizki Khairul Ichwan, Ketua DPRD Kota Cilegon.
Dijelaskan Rizki, ada beberapa narasumber dari Kemendagri, BPK, maupun yang lainnya dilibatkan dalam bimtek tersebut. Menurutnya, pendekatan teknokratis lebih penting karena berkaitan dengan bidang keilmuan demi meningkatkan kapasitas seluruh anggota DPRD Kota Cilegon. “Selama ini hubungan dengan Pemerintah Pusat terjalin dengan baik dengan DPRD Kota Cilegon, termasuk rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi itukan melibatkan Pemerintah Pusat,” terangnya.
Rizki juga berujar, bimtek tersebut wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Cilegon. “Wajib semuanya, jadi kalau belum hadir enggak saya mulai,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Masduki menambahkan, anggota DPRD Kota Cilegon harus memiliki wawasan lebih terkait dengan penganggaran yang tentunya perlu dimatangkan. Apalagi, anggota DPRD Kota Cilegon Periode 2024-2029 banyak wajah baru.
Bimtek juga, merupakan kegiatan rutin untuk meningkatkan keilmuannya serta wawasan anggota parlemen tersebut agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.
“Anggota dewan juga lebih memperdalam tugas pokoknya, karena tugas anggota dewan itu sudah jelas. Selain emang pengawasan, ada penganggarannya, budgeting, dan ada legislasinya. Inikan perlu ada pengetahuan lebih,” ucap Masduki.
“Yang penting hari ini bagaimana target kesehjateraan masyarakat itu bisa kita capai, baik dalam proses penganggarannya maupun dalam proses pengawasannya,” sambung Masduki lagi.
Masduki bilang, Bimtek juga penting dilakukan untuk menyelaraskan ataupun menyeimbangkan program RPJMD dengan organisasi perangkat daerah. “Kajiannya betul-betul kita mantapkan,” pungkasnya. []
