Jumat, Juli 12, 2024
BerandaParlemenTanah Warga Dikuasai PT KS Tanpa Ganti Rugi, Komisi I DPRD Cilegon...

Tanah Warga Dikuasai PT KS Tanpa Ganti Rugi, Komisi I DPRD Cilegon Bakal Bentuk Pansus

CILEGON.BCO.CO.ID – Sejumlah warga Kota Cilegon yang tanahnya dikuasai PT Krakatau Steel dari puluhan tahun silam dan belum mendapatkan ganti rugi, masih terus berjuang untuk mencari keadilan dan mendapatkan kembali haknya. Pasalnya, dari puluhan hektare tanah yang dipakai oleh perusahaan plat merah tersebut bahkan kondisinya sudah dipakai untuk bangunan pabrik.

iklan

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin menyampaikan, persoalan tersebut menjadi panjang dan berlarut lantaran manajemen PT KS sendiri meminta warga yang tanahnya dikuasai perusahaan ini untuk diajukan ke pengadilan. Padahal, kata Hasbudin, masyarakat sendiri tidak akan menang melawan raksasa korporat tersebut.

Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Kota Cilegon bakal membentuk Tim Pansus guna menyelasaikan persoalan sengketa lahan antar warga dan BUMN. “Kalau masyarakat disuruh ngadu ke pengadilan, boro-boro buat ngadu ke pengadilan makan aja susah. Sementara yang diadukan ini pemerintah dalam hal ini BUMN, akan sia-sia dan enggak mungkin masyarakat akan menang walaupun itu benar. Oleh karena itu saya mengambil langkah, persoalan ini harus dibawa ke jalur politik,” ujar Hasbudin, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, kepada BCO Media, Kamis 24 Februari 2022.

Ia mengungkapkan, persoalan tersebut bermula dari sekitar tahun 1972-1974 saat pembebasan lahan untuk keperluan korporasi. Dari puluhan hektare lahan itu diketahui tersebar di beberapa wilayah seperti di Warnasari, sampai Ciwandan. Tim Pansus sendiri lanjut Politisi PAN ini, akan melibatkan masyarakat dari pemilik lahan yang kemudian akan direkomendasikan ke DPR RI. “Bila perlu kita limpahkan persoalan ini ke DPR RI, bila perlu DPR RI yang membentuk Pansus. Sebab kalau DPR RI bisa memanggil Menteri BUMN ataupun Dirut PT KS,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini bisa berlarut panjang karena tidak adanya itikad baik dari PT KS kepada warga Cilegon itu sendiri yang tanahnya digunakan oleh mereka. Selain itu, ruang lingkup DPRD Kota Cilegon tidak bisa begitu luas saat memanggil manajemen perusahaan lantaran setiap jawaban yang didapatkan tidak membuahkan hasil. “Selama ini yang dikirim hanya kacung-kacungnya saja, yang jawabannya sudah di setting. Dari dulu juga seperti itu,” katanya.

Kendati begitu, ia menuturkan belum mengetahui pasti nilai estimasi yang diminta warga pemilik tanah di kawasan itu. Pasalnya, para pemilih lahan yang mengadu kepada Komisi I DPRD Kota Cilegon sendiri hanya meminta kejelasan terkait lahan yang dipakai PT KS. “Saya belum tahu, makanya saya minta masyarakat yang punya tanah dengan bukti yang sah dan belum ada penyelasaian dengan PT KS untuk berkoordinasi supaya nanti diinventarisir. Sehingga ketika kami mengadukan ini ke pihak yang lebih tinggi dalam hal DPR RI kita datanya sudah lengkap,” pungkas Hasbudin. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments