CILEGON.BCO.CO.ID – Tenaga honorer tenaga tekhnis dan administrasi yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, bakal melakukan aksi unjuk rasa di DKI Jakarta pada 7 Agustus 2023 mendatang. Aksi unjuk rasa tersebut menindaklanjuti terkait pengawalan RUU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang telah disepakati bersama Forum Kabupaten/Kota se-Banten di Kota Serang, 15 Juni 2023 lalu.
Koordinator Fortrah Kota Cilegon Fatoni mengatakan, ada beberapa poin yang akan di sampaikan di Gedung DPR RI, Kemendagri, Kemen Pan-RB, serta beberapa lokasi lain yakni, meminta segera disahkannya Revisi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS tanpa melalui tes. Lalu, mendesak kepada Presiden agar menerbitkan PP terbaru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK. Serta memberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi kepada seluruh honorer untuk pada seleksi PNS dan PPPK.
“Insya Allah ada 1000-2000 orang honorer yang akan ikut serta demo. Intinya ini di momentum kemerdekaan, di klausa UUD 1945 saja sudah dikatakan disana dengan rahmat tuhan yang maha esa terus kemudian sampai mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Mudah-mudahan kita ini bukan sampai ke pintu gerbang kemerdekaan, tetapi sudah membuka pintu gerbangnya untuk kemerdekaan status honerer tenaga tekhnis dan administrasi,” terang Fatoni, Koordinator Fortrah Kota Cilegon, kepada BCO Media, Kamis 22 Juni 2023.
Dijelaskan, di Senayan nanti ribuan honorer akan meminta dukungan dari Komisi II DPR RI. Sebab kata Fatoni, secara hierarki tenaga tekhnis dan adminstrasi berada di bawah Kemendagri yang secara kebijakan afirmasinya berbeda dengan honorer guru maupun tenaga kesehatan yang bisa langsung ke kementeriannya masing-masing. “Sedangkan tenaga tekhnis dan administrasi ini ada beberapa regulasi yang memang harus dijalankan,” jelasnya.
Masih kata Fatoni, meskipun beberapa kali dilakukan pengangkatan pegawai oleh Pemkot Cilegon, namun hal itu tidak bisa maksimal menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Oleh sebab itu, ia berharap ada kebijakan afirmasi yang diberikan pemerintah kepada para honerer tenaga tekhnis dan administrasi tersebut. “Utamanya kami sedang memperjuangkan bagaimana kami semua ini honorer di Kota Cilegon ini menjadi CPNS, pilihan utamanya CPNS tapi umpamanya merujuknya kepada ke fleksibelitisan PPPK mungkin lebih mudah ya mungkin kita ikuti apa yang disarankan oleh pusat supaya memang ini terselesaikan, masalah honerer tenaga tekhnis dan administrasi ini,” paparnya.
Ditanya soal rencana penghapusan honerer per 28 November 2023 nanti, Fatoni bilang, upaya apapun akan terus dilakukan dalam rangka memperjuangkan nasib para honorer tenaga tekhnis dan administrasi. Pihaknya juga mengaku sudah melakukan kajian dan mendorong Presiden sebagai kepala negara untuk menerbitkan Peraturan Presiden terbaru seperti di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami mendorong agar diterbitkannya peraturan presiden, karena kalau peraturan presiden itukan tidak ada kaitan sama instansi lain di negara. Mudah-mudahan dengan digelar aksi serta upaya yang kita lakukan, akan membawa angin segar bagi para honorer tenaga tekhnis dan administrasi di Kota Cilegon,” pungkasnya. []
