JAKARTA, BCO.CO.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan dunia pendidikan tahun 2021. Isu yang dibahas antara lain tentang Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dan kebijakan tentang pembelajaran tatap muka (PTM). Pernyataan tersebut disampaikan saat Kemendikbud mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Ragu 20 Januari 2021.

Diterangkan bahwa Asesmen Nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan. Dijelaskan bahwa AN tidak sama dengan Ujian Nasional baik dari sisi fungsi maupun substansi.

“AN bukan evaluasi individu siswa dan tidak ada konsekuensi untuk siswa. AN bukan untuk menambah beban siswa dan bukan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Melainkan dirancang untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain, evaluasi kompetensi peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan sekolah,” ujar Nadiem, seperti diberitakan laman resmi Kemendikbud RI, Jumat 22 Januari 2021.

Dijelaskan Nadiem, AN terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Oleh karena itu, AN berguna untuk membantu sekolah memperbaiki performa layanan pendidikannya menjadi lebih baik. “AN bukan untuk menghukum sekolah,” ujar Mendikbud menekankan.

Dalam penjelasannya, Mendikbud menyampaikan, target pelaksanaan AN diubah menjadi September hingga Oktober 2021. Hal ini untuk memastikan agar persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan lebih optimal. Di samping itu, juga digunakan untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah.

“AN tetap perlu dilaksanakan. Kalau tidak, kita tidak bisa menghitung learning loss dan mengetahui mana saja sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita. Inilah yang diinginkan Kemendikbud dan DPR,” imbuhnya.

Sementara itu terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Mendikbud mengakui, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri maka pembelajaran tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan. Pada Januari 2021, kebijakan PTM dimulai dengan pemberian izin oleh pemerintah daerah atau kantor wilayah Kemenag. Dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua.

Berdasarkan pengamatan, meski Kemendikbud telah memberikan otoritas pada pemerintah daerah, keinginan pemda untuk membuka satuan pendidikan dinilai masih cukup rendah. Terutama untuk satuan pendidikan di kota-kota besar yang penyebaran virus dan kepadatan penduduknya tinggi. Mendikbud menilai banyak daerah yang memilih menggunakan opsi yang lebih aman untuk mempersiapkan diri dulu.  “Setiap pemda merespons (mengeluarkan kebijakan) sesuai situasi riil di daerah mereka,” jelas Nadiem.

Kemendikbud telah menghimpun Laporan Proses Belajar Mengajar Satuan Pendidikan. Merujuk survei yang telah dilaksanakan, diperoleh fakta bahwa sebanyak 84,5 persen satuan pendidikan (186.552 sekolah) menyatakan siap Belajar Dari Rumah. Sementara itu, 15,5 persen sisanya (34.200 sekolah) menyatakan sanggup menggelar belajar tatap muka dengan protokol kesehatan. []