BCO.CO.ID – Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kota Cilegon tahun 2024, 183 ruas jalan belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Cilegon. Selain ruas jalan, ada berbagai puluhan Aset tanah milik pemerintah Kota Cilegon juga belum tercatat dengan baik.
Hal ini diduga karena kelalaian dalam proses pendataan aset, utamanya aset yang sebelumnya milik warga kemudian dikelola oleh pemerintah. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) akan melaksanakan upaya pendataan ulang.
Kepala Bidang Aset BPKPAD Kota Cilegon Nur Fauziyah, membenarkan bahwa ada sejumlah aset Pemkot Cilegon yang belum tercatat dengan baik. “Memang ada beberapa sertifikat yang sudah ada tapi belum kita catatkan. Itu nanti akan kita update. Ada juga lahan yang alamatnya di pencatatan tidak sesuai dengan kondisi aktual, begitu juga peruntukannya,” kata Nur Fauziyah, Senin 25 Agustus 2025 kemarin.
Nur mengakui, masalah terbesar terdapat pada aset jalan. Banyak ruas jalan yang berasal dari jalan setapak, kemudian diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) tanpa memperhatikan status lahan. “Awalnya jalan setapak, lalu masyarakat minta diperbaiki. PU melakukan pemeliharaan, tapi status tanahnya belum jelas. Ketika dibandingkan, total jalan yang ada dengan tanah yang tercatat berbeda,” ujarnya.
Data inventarisasi menunjukkan 183 ruas jalan di Kota Cilegon belum tercatat. Status lahan pada ruas-ruas tersebut masih belum dipastikan, apakah merupakan hibah masyarakat atau perlu dilakukan pembebasan. persoalan ini muncul karena kurangnya pemahaman terkait prosedur pencatatan aset. “Kami sudah meminta PU segera menyelesaikan status lahannya. Kalau memang tanah warga, harus diputuskan apakah dihibahkan atau dibebaskan,” ungkapnya. []
