CILEGON, BCO.CO.ID – Kota Cilegon yang dikenal dengan sebutan kota industri dengan berbagai investasi yang bertebaran, ternyata belum memberikan dampak bagi kesehjateraan warganya. Dimana, selain sulit untuk mendapatkan pekerjaan masih banyak juga warga yang membantu di bidang pendidikan masih jauh dikatakan sejahtera lantaran persoalan gaji dibawah standar. Bahkan, di wilayah dengan sebutan kota dollar itu ternyata upah atau gaji operator dan tenaga administrasi sekolah ternyata masih di bawah Rp1 juta rupiah per bulan.
Koordinator Forum Komunikasi Operator dan Tenaga Administrasi Sekolah (FKOTAS) Kota Cilegon Ismatullah mengungkapkan, setiap honor yang di dapat biasanya operator atau tenaga administrasi sekolah rata-rata mendapatkan upah Rp500 ribu per bulanyang berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Lalu ada tambahan intensif dari Pemkot Cilegon sebesar Rp300 ribu per bulan dan tambahan uang kuota internet sebesar Rp150 ribu per bulan. “Cukup kecil awal menerima itu intensif (Pemda Cilegon) hanya Rp150 ribu, naik 300 ribu sekarang. Untuk honor BOS itu di setiap sekolah beda, kalau sekolah favorit mungkin saja Rp1 juta tapi jumlah sekolah favorit sedikit. Kalau yang tidak favorit di bawah itu, paling besar saja Rp500 ribu,” kata Ismatullah, Koordinator FKOTAS Kota Cilegon kepada wartawan di Gedung Diskominfo Cilegon, Rabu 06 Oktober 2021.
Diakuinya, angka itu sangat kecil jika dibandingkan dengan pekerjaan operator dan tenaga administrasi yang cukup banyak dan berat. Bahkan terkadang, para petugas tersebut kerap bekerja lembur meskipun tidak tercatat dalam jadwal kerja.
“Betul tidak sesuai dengan upah karena mengerjakan dapodik, PUPNS (pendataan ulang PNS), PMP (pemetaan mutu sekolah), PIP (program indonesia pintar) juga dikerjakan. Itu banyak dan kerja itu tidak bisa pagi dan siang, sebab server biasanya down sehingga menginput data itu malam hari,” tuturnya.
Lebih lanjut Ismatullah mengatakan, operator dan tenaga administrasi kerap mendapatkan perlakukan yang kurang baik dari sekolah. Misalnya karena untuk tenaga honorer biasanya kepala sekolah bebas untuk mengganti operator dan tenaga administrasi. “Kami (FKOTAS-red) hadir untuk memberikan advokasi. Sebab, ada juga di lapangan seenaknya saja diganti,” pungkasnya. []
