BCO.CO.ID – Angka Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon melonjak tajam, mencapai 7,41 persen per Agustus 2025. Kenaikan signifikan dari angka 6,08 persen di tahun sebelumnya ini menempatkan Cilegon pada posisi tiga besar dengan pengangguran terbanyak di Provinsi Banten.
Kondisi kritis ini menuai kecaman keras dari kalangan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon dan Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) kompak menuding Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon gagal total dalam mengelola sektor ketenagakerjaan dan menjamin kesejahteraan warganya.
Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tb Rizki Andika menilai, kenaikan TPT ini merupakan cerminan lemahnya kinerja Pemkot, terutama di tengah masifnya investasi industri yang selama ini diagung-agungkan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Pemerintah Kota Cilegon gagal memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Ironis, di tengah kota industri terbesar di Banten, justru angka pengangguran terus meningkat. Ini bukti bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Rizki, saat dikonfirmasi wartawan, Senin 10 November 2025.
HMI menyebut peningkatan TPT ini sebagai alarm serius yang menunjukkan adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan industri dan minimnya lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pemkot dinilai tidak punya strategi link and match yang efektif antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan riil industri.
Lebih lanjut, Rizki mendesak, Walikota Cilegon dan jajaran terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan investasi dan ketenagakerjaan. Mahasiswa juga menuntut peningkatan drastis pada program pelatihan dan penempatan tenaga kerja lokal, serta jaminan keterlibatan warga Cilegon dalam setiap peluang kerja industri.
“Jika kondisi ini dibiarkan, maka cita-cita Cilegon sebagai kota industri yang sejahtera hanya akan menjadi slogan kosong,” cetus Rizki.
Senada, Ketua Umum PP IMC, Ahmad Maki mengungkapkan, angka pengangguran yang terus merangkak naik adalah bukti bahwa kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan Pemkot tidak memihak pada rakyat kecil. Ia menyoroti minimnya lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, dan ketidaksinkronan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja industri.
“Kami menegaskan bahwa kelalaian pemerintah dalam mengelola lingkungan dan ekonomi sama artinya dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah seharusnya hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan politik atau golongan tertentu,” ungkap Ahmad Maki.
Mahasiswa juga secara tegas menyerukan kepada DPRD Kota Cilegon untuk segera mengaktifkan fungsi pengawasannya dan menuntut pertanggungjawaban Pemda atas kegagalan mengendalikan angka pengangguran ini.[]
