CILEGON.BCO.CO.ID – Sebagai daerah dengan julukan kota industri yang melekat dan disertai besarnya pertumbuhan investasi maupun industri di wilayah ini, Kota Cilegon tetap belum bisa terlepas dari tingginya angka pengangguran.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Cilegon 2019-2021, daerah ini mencatatkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 yang mencapai 10,13 persen atau turun 2,56 persen dari tahun 2020. Angka tersebut membuat Kota Cilegon masih bertengger di posisi kedua wilayah terbanyak penganggurannya di Banten atau dibawah Kabupaten Serang dengan angka TPT 10,58 persen.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Gerindra, Faturohmi mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Cilegon agar tidak lalai dengan penurunan angka pengangguran. Ia juga menekankan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon untuk bekerja secara maksimal dan serius menjalankan program yang telah dicanangkan.
Pasalnya kata Faturohmi, ada sejumlah investasi yang masuk ke Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja sehingga dapat berimbas pada penyerapan tenaga kerja. “Sekarang meskipun menurut data dari BPS itu menurun, tetapi saya kira pemerintah daerah ini tidak boleh lengah terkait dengan masih tingginya angka pengangguran diatas 10 persen,” kata Faturohmi, Rabu 23 Maret 2022.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon ini juga menyebut, upaya Pemkot Cilegon menekan angka TPT ini masih belum maksimal. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan Pemkot Cilegon untuk merealisasikan program-program yang telah dicanangkan. “Tentu kita lihat masih belum maksimal, upaya-upaya pemerintah ini perlu kami ingatkan. Tentu kami juga ingin melihat realisasi dari program-program Dinas Tenaga Kerja dan beberapa OPD yang berkaitan,” jelasnya.
Selain itu, Faturohmi menambahkan, pihaknya mendesak Pemkot Cilegon melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk membangun komunikasi membangun dengan sejumlah perusahaan yang sedang atau memulai tahap pembangunan. Tak hanya soal pengangguran, pihaknya juga menyoroti angka kemiskinan di Kota Cilegon yang harus ditekan.
“Yang terus kita lakukan kajian di internal kami berkaitan dengan masih belum menurunnya angka kemiskinan di kota Cilegon, artinya ini harus berbanding lurus, menurunnya angka pengangguran tentu harus sejalan dengan turunnya angka kemiskinan. Nah ini berkaitan erat sekali dengan program-program yang dicanangkan oleh Walikota Cilegon, makanya kita ingin program tersebut betul-betul direalisasikan tidak hanya berwacana tetapi betul-betul itu di implementasikan melalui OPD-OPD terkait,” paparnya.
Meskipun begitu, ia tak menampik jika program yang pengentasan pengangguran melalui pelatiham maupun bantuan pinjaman modal usaha dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Asalkan, ucap Faturohmi, dilakukan secara serius dan tidak hanya sebatas seremonial belaka.
“Saya kira dari 10,13 persen angka pengangguran yang ada di kota Cilegon, kalau pemerintah daerah serius lewat program pembinaan UMKM selagi pemerintah melaksanakannya tidak hanya seremonial belaka, tapi dilakukan pendampingan-pendampingan, dilakukan penyuluhan, tentu selain bantuan modal usaha. Saya kira ini pelan-pelan program ini bisa berhasil,” pungkasnya. []
