BCO.CO.ID – Usai sejumlah masyarakat saling melapor menggunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam beberapa waktu terakhir. Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pasal karet UU ITE yang penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia pun membuka wacana untuk merevisi UU tersebut bersama DPR.

“Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumunya. Ini repotnya di sini. Antara lain UU-ITE,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Presiden Jokowi kepada Peserta Rapat Pimpinan TNI-POLRI yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden pada Senin 15 Februari 2021.

Kemudian Jokowi mengintruksikan kepada Polri untuk hati-hati dalam menafsirkan pasal UU ITE. ”Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE biar jelas,” tukasnya

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tentang rencana pemerintah ini. ”Dulu pada 2007/2008, banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE. Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari, kita buat resultante baru dengan merevisi UU ITE. Bagaimana baiknya lah. Ini kan demokrasi,” kata Mahfud MD, Lewat cuitan Twitternya.

Laporan terakhir SAFEnet mencatat bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis yang paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet terebut dengan tujuan membungkam suara-suara minor. Sektor perlindungan konsumen anti-korupsi, pro demokrasi, penyelamatan lingkungan, dan kebebasan informasi jadi sasaran utama. []