BCO.CO.ID – Puluhan anggota BPBD Kota Cilegon yang biasa turun langsung dalam upaya penyelamatan ataupun evakuasi saat bencana terjadi, ternyata hingga saat ini belum memiliki tunjangan risiko atau tunjangan bahaya.
Padahal, keselamatan nyawa petugas juga ikut terancam dan berpotensi menjadi korban saat melakukan penyelamatan ketika bahaya terjadi.
Hal ini terungkap, saat BPBD Kota Cilegon melakukan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Bersama Komisi I DPRD Kota Cilegon dan Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Rabu 15 Juli 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Gerindra, Hamdi mengatakan, usulan tersebut memang harus diberikan kepada petugas BPBD yang biasa melakukan upaya penyelamatan pada saat bencana terjadi.
Sebab menurutnya, hal ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada petugas yang menjadi ujung tombak untuk membantu menyelamatkan masyarakat. “Kalau saya setuju, dan memang harus. Ini masuk akal memang untuk di usulkan,” ujar Hamdi.
Meskipun demikian, Hamdi bilang, pihaknya hanya bisa mengusulkan apa yang menjadi keinginan dari mitra organisasi perangkat daerah. Hamdi bilang, persetujuan usulan merupakan hak dari Pemerintah Kota Cilegon. “Tapi tetap ketentuannya kita kembalikan kepada anggaran tersebut. Mudah-mudahan harapan kami itu bisa terealisasi,” katanya.
Melihat kondisi efisiensi anggaran saat ini, lanjut Hamdi, pihaknya optimis beberapa usulan dari OPD terkait bisa direalisasikan meskipun tidak semuanya. “Insya Allah dari kita akan memperjuangkan itu, meskipun kembali lagi bagaimana daripada anggarannya,” pungkasnya. []
