BCO.CO.ID – Pemerintah Kota Cilegon saat ini tengah mengalami tekanan fiskal yang cukup berat. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Ro232 miliar di tahun 2026.
Hal ini tentunya memicu berbagai reaksi, salah satunya wacana pemotongan atau penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi anggaran belanja pegawai di Pemkot Cilegon disebut terbilang cukup besar, yakni mencapai 50 persen dari total APBD.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon Novia Achirian menyampaikan, ia mendukung wacana tersebut untuk diberlakukan. Sebab, saat kondisi fiskal Pemkot Cilegon sedang tidak baik-baik saja.
“Kalau menurut saya sah-sah aja, asal sesuai aturan dan dilakukan secara proporsional. Karena kondisi fiskal Cilegon lagi begini, dari pusat turun luar bisa sampai Rp232 miliar,” ucap Novia Achirian, Jum’at 18 September 2026.
Imbas pemotongan TKD, lanjut Novia, banyak anggaran belanja modal yang dikurangi dan dialihkan untuk infrastuktur sebesar Rp23 miliar. Selain itu, penyesuaian TPP ASN juga harus diberlakukan sesuai dengan kinerja dan jabatan tertentu. “Iya, memang harusnya begitu, sesuai dengan jabatannya,” jelasnya.
Meskipun bakal memicu reaksi dari para ASN, namun kata Novia, hal ini perlu dilakukan demi kesehjateraan masyarakat Cilegon yang lebih luas. “Ini kan untuk kepentingan masyarakat juga. Ya balik lagi, kalau kondisi keuangan daerahnya bagus, nggak mungkin juga kan ada wacana penyesuaian TPP,” imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon Ari Muhamad Nurhayat mengatakan, surat edaran Menpan RB terkait belanja pegawai harus 30 persen menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan yang efektif dan efisien.
“Selama tidak memberatkan dan kemudian juga kinerja ASN tidak berpengaruh, ya tidak ada masalah. Ini mah lagi wayahnya aja untuk pemotongan itu dilakukan,” kata Ari.
Menurut Ari, wacana penyesuaian TPP ASN bisa tidak dilaksanakan asal Pemkot Cilegon mampu bekerja secara maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kan semakin tinggi PAD Cilegon, berarti biaya belanja pegawainya bisa tereduksi di situ. Makanya kalau teman-teman ASN tidak mau TPP-nya dipotong ya harus kerja maksimal meningkatkan PAD-nya,” jelasnya.
Apabila kinerja ASN dalam meningkatkan PAD tercapai, maka lanjut Ari, kondisi TPP ini bisa kembali ke semua. Ia juga yakin, kondisi ini bersifat sementara sampai dengan kondisi fiskal Kota Cilegon kembali sehat. “Saya yakin ini bisa dikembalikan seperti semula,” pungkasnya.
Dari berbagai informasi yang dihimpun BCO Media, beberapa daerah di Indonesia melakukan penyesuaian TPP ASN berkisar antara lima sampai dengan 20 persen yang disesuaikan dengan kemampuan di setiap daerah. []
