BCO.CO.ID – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Andi Kurniyadi menyoroti lambannya proses rotasi mutasi jabatan di Pemkot Cilegon. Menurutnya, kekosongan jabatan definitif yang berlangsung cukup lama ini dinilai berdampak langsung pada menurunnya produktivitas dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
Ia mengungkapkan, saat ini ada beberapa posisi eselon II yang belum definitif. Pembiaran ini dinilai menimbulkan kerugian besar bagi Pemkot Cilegon, baik dari segi operasional maupun potensi pendapatan daerah.
“Poinnya jelas kita merujuk kepada BKPSDM Kota Cilegon. Kalau di sektor swasta, rekrutmen itu fleksibel, ada yang kosong satu atau dua orang tinggal diangkat. Tapi di OPD tidak bisa seperti itu. Jika tidak langsung ditambal sulam, kerugiannya ada di cost dan keberlangsungan sektor-sektor penting,” ujar Andi Kurniyadi, usai Rapat Kerja dan Anggaran APBD Perubahan 2026, Senin 14 September 2026.
Andi menduga, salah satu penyebab berkurangnya potensi anggaran atau tidak maksimalnya kinerja di beberapa OPD disebabkan oleh tidak adanya pejabat definitif yang memimpin dinas-dinas tersebut.
“Secara manusiawi, kalau belum ada ketetapan pejabat definitif, kinerja di dinas-dinas itu bisa jadi tidak produktif atau kurang maksimal. Kita menganggap ini hal yang harus segera diselesaikan karena sudah cukup lama dibiarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi menyebut DPRD sudah berulang kali mendorong agar rotasi dan mutasi jabatan segera dilakukan. Namun, kendala utama dinilai berada di tingkat pimpinan tertinggi Pemkot Cilegon.
“Rotasi mutasi ini bukan sekali dua kali kita dorong, sudah sering. Tapi jawaban dari BKPSDM selalu tergantung bagaimana Wali Kota. Sementara Wali Kota sendiri jarang hadir dalam rapat-rapat krusial seperti rapat anggaran, padahal kita menunggu untuk membicarakan arah pembangunan Cilegon ke depan. Jangan-jangan masalahnya bukan di ASN, tapi pada pimpinannya sendiri,” pungkasnya. []
