BCO.CO.ID – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Walikota Cilegon terkait sejumlah persoalan yang hingga kini dinilai belum terentaskan, Kamis 17 September 2026.
Dalam aksi ini, terdapat delapan tuntutan yakni permintaan untuk menuntaskan 17 janji kampanye Robinsar-Fajar. Percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastuktur fisik. Perkuat pencegahan mitigasi bencana.
Kemudian, mahasiswa juga mendesak Pemkot Cilegon untuk Menyusun target penyerapan tenaga kerja lokal yang transaparan dan dapat diawasi publik. Penyelesaian masalah kekurangan air bersih, tindak tegas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Laksanakan tiga fungsi DPRD dengan tegas, serta penegakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Koordinator Aksi, Ade Kobel menyampaikan, mahasiswa ingin mengetahui kinerja Pemkot Cilegon yang dipimpin Robinsar-Fajar dalam dua tahun terakhir ini. Ia juga menyoroti terkait lemahnya upaya mitigasi bencana di Kota Cilegon, di mana wilayah ini sendiri memiliki sejumlah potensi ancaman bencana alam maupun bencana kegagalan tekhnologi.
“Ada juga bencana yang mengintai masyarakat yang sampai sekarang kesehjateraannya belum terpenuhi. Itu kita kategorikan sebagai bencana,” kata Ade Kobel.
Terkait ancaman bencana alam dan bencana kegagalan tekhnologi, Ade menyampaikan, bahwa Pemkot Cilegon saat ini belum bisa melakukan mitigasi baik saat bencana terjadi ataupun sesudah peristiwa terjadi. “Untuk mencegah, bahkan untuk mitigasi setelah bencana itu belum ada, sampai sekarang. Mahasiswa mendorong untuk segera dilaksanakan hal tersebut, karena yang akan terkena dampaknya masyarakat di Cilegon,” terangnya.
Sementara itu, Walikota Cilegon Robinsar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyikapi potensi bencana yang bisa timbul kapan pun. Meskipun begitu, ia tidak tidak menampik bahwa saat ini Pemkot Cilegon belum memiliki Perda terkait kebencanaan.
“Saya instruksikan Pak Sekda untuk memanggil seluruh industri yang punya potensi terhadap bencana tersebut dan dipastikan bahwa kan industri juga punya sistem peringatan dini, mitigasi juga. Dan itu untuk dipastikan aktivasinya bahwa ketika terjadi hal yang tidak diharapkan, itu semua sudah bisa bekerja,” kata Robinsar.
Terkait janji politik, Robinsar bilang, saat ini ia tengah bekerja menyelesaikan hal tersebut. Menurutnya, hal ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu dekat. “Memang kita polakan itu kan selama satu periode. Jadi memang semuanya bertahap,” jelasnya.
Robinsar menambahkan, beberapa persoalan saat ini tengah diselesaikan. Selain itu, ada juga anggaran-anggaran yang digeser karena dinilai tidak rasional dan digunakan untuk kepentingan publik. “Bahkan anggaran yang tidak rasional, anggaran yang sifatnya seremonial juga kita alihkan semua. Malah kita maksimalkan terhadap infrastruktur yang hampir 18 miliar,” pungkasnya. []
