BCO.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah selesai melaksanakan masa reses ketiga tahun 2023. Hasil kegiatan di luar masa sidang oleh anggota legislatif itu kemudian disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin 14 Agustus 2023.
Dokumen hasil aspirasi itu kemudian diserahkan oleh Perwakilan Fraksi DPRD Cilegon Aam Amarulloh yang membacakan hasil reses kepada Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKS Abdul Ghofar mengatakan, Pemkot Cilegon harus memperhatikan akses infrastuktur terutama jalan lingkungan. Sebab kata dia, jalan lingkungan dapat mempengaruhi semua potensi ekonomi. “Kalau jalan lingkungannya enggak bagus, berartikan kemungkinan akan ada hambatan,” ujar Abdul Ghofar.
Di lain sisi, dia juga turut menyoroti terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah. Menurutnya, UMKM menjadi salah satu janji kepala daerah sebagai potensi mengurangi angka pengangguran. “Kalau ininya tidak diseriusin berarti nanti potensi turunnya angka pengangguran itu sebetulnya hanya data saja, yang sesungguhnya bisa jadi tidak terealisasi dengan baik. Ini yang memang jadi konsen dari teman-teman yang terjun langsung ke lapangan (menyerap aspirasi-Red) dari masyarakat,” terangnya.
Ia juga mengungkap, ada temuan hasil reses tentang usulan pembangunan Boarding School Negeri untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Apalagi, usulan tersebut selaras dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Cilegon.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Baihaki Sulaiman menyampaikan, warga di daerah pemilihannya banyak mengeluhkan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP dan SMA dengan sistem zonasi. Beberapa konstituennya mengeluhkan masalah zonasi, di mana ada siswa yang jarak rumahnya dekat tidak diterima di SMP atau SMA yang dituju. Sedangkan yang rumahnya jauh justru diterima. “Masyarakat minta sistem zonasi ini dievaluasi,” katanya.
Politisi partai berlambang Ka’bah ini mengatakan, persoalan pengangguran juga masih banyak menjadi keluhan masyarakat. “Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya terkait rekrutmen tenaga kerja di Cilegon,” ujar Baihaki.
Kemudian, Baihaki mengatakan, tingkat pelayanan BPJS Kesehatan masih dipandang sebelah mata, berbeda dengan layanan yang non BPJS Kesehatan. Tak hanya itu saja, konstituen di wilayahnya juga ada yang mengeluhkan layanan mayoritas rumah sakit di Kota Cilegon yang pelayanannya lambat. “Harusnya disamaratakan yang BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta mengaku telah menerima dokumen hasil Reses DPRD Cilegon. Dokumen hasil reses tersebut akan dipelajari dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kroscek ke lapangan. “Saya kira kalau masalah ketenagakerjaan mesti langkah cepat, memang paling banyak keluhannya. Keluhan pengangguran cukup tinggi, bahkan hari ini saya dengar ada satu perbankan yang melakukan PHK,,” aku Sanuji. []
