CILEGON.BCO.CO.ID – Tim Ahli Pimpinan DPRD Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk tidak bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Pasalnya, nilai dana transfer diketahui naik menjadi Rp990 miliar dari sebelumnya Rp920 miliar. Oleh sebab itu, Pemkot Cilegon juga diminta berinovasi dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) yang justru menurun saat APBD 2022 Pemkot Cilegon dalam proses pembahasan.
Koordinator Tim Ahli Pimpinan DPRD Kota CIlegon Nur Irwantoro memaparkan, rancangan APBD Perubahan 2022 saat ini sedang dibahas. Menurutnya, PAD menjadi sorotannya. Di mana, PAD belum ada inovasi dari sumber baru.
“Ada satu contoh PAD dari pajak bumi dan bangunan, dulu kan kalau nilainya RP 100 ribu digratiskan, kalau ini kelihatannya mau dipungut,” kata Nur Irwantoro, ditemui wartawan di Kantor DPRD Kota Cilegon, Senin 19 September 2022.
Dijelaskan, postur anggaran dari beberapa janji politik kepala daerah hingga saat ini belum terlihat. Adapun yang belum terlihat yaitu program pembangunan pusat kegiatan kepemudaan, alun-alun di setiap kelurahan serta penyerapan 25.000 tenaga kerja. “Saat ini tenaga kerja baru pelatihan-pelatihan saja,” ujarnya.
Sementara pada sektor realisasi serapan anggaraan, lanjut Nur, diperlukan mekanisme yang lebih cepat untuk menghindari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi mencapai Rp470 miliar. Ia juga menyoroti permasalahan gagal proses seperti gagal lelang maupun gagal bayar yang harus diminimalisasi di triwulan akhir 2022. “Itu hal-hal penting di postur anggaran 2022 yang perlu dicermati bareng-bareng,” imbuhnya.
Potensi PAD, kata Nur, perlu digali. Saat ini potensi PAD hanya yang sudah tergali sebelumnya. “Pengembangan UMKM dari industri besar perlu dilakukan maksimal dikembangkan,” kata Nur lagi.
Di tempat sama, Tim Ahli Pimpinan DPRD Cilegon Bidang Pembangunan Sutisna Abas mengatakan, potensi PAD pada APBD Perubahan 2022 dari Rp808 miliar akan menurun menjadi Rp774 miliar. Berkurang sekitar Rp30 miliar pada APBD Perubahan 2022. “Sejatinya Cilegon Ketika awal dibentuk sebagai daerah baru menjadi daerah mendiri. Tetapi hari ini, PAD menurun, dana transfer dari pusat meningkat,” ucap Sutisna Abas.
Dana transfer pada APBD Perubahan 2022 dari sebelumnya Rp 920 miliar naik menjadi RP 990 miliar. Ia menyebut, dengan tingginya dana transfer dan rendahnya PAD membuat Pemkot Cilegon terkesan memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat. Sutisna juga bilang, Pemkot Cilegon diminta berinovasi mencari PAD baru atau paling tidak memertahankan yang sudah dicapai saat ini, bukan naik malah menurun.
“Ini menjadi kekhawatiran kita karena Pemkot Cilegon tergantung dana transfer dan tidak bisa menggali PAD. Beberapa kali sudah kami sampaikan ke Pimpinan DPRD untuk disampaikan ke Pemkot Cilegon. Walikota yang dituntut mencari potensi PAD baru,” jelasnya.
Kemudian Sutisna menambahkan, rendahnya serapan anggaran hingga saat ini yang baru 47 persen bisa berpotensi terjadi kenaikan SILPA pada tahun ini.
“Pengelola negara ini dituntut serius menyejahterakan rakyat, hilangkan ego pribadi, program akan berjalan dengan baik. Selagi masih ada kepala OPD enggan melakukan program, karena ada sesuatu di luar kewenangan yang bisa mengganggu di kemudian hari, kalau ini masih ada, program tidak akan berjalan,” pungkasnya. []
