BCO.CO.ID – Kementerian Ketenagakerjaan bersama Pemprov Banten, Baznas serta perusahaan di kawasan industri Banten menandatangani komitmen bersama dalam upaya membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas.
Kegiatan penandatanganan antara pemerintah dan industri itu dilakukan di Gedung Serba Guna Pusdiklat PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Rabu 14 Mei 2025.
Selain itu, penandatanganan ini juga turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Darmawansyah, Gubernur Banten Andra Soni, BAZNAS Provinsi Banten dan Walikota Cilegon Robinsar.
Ditjen Binapenta dan PKK Darmawansyah mengatakan, komitmen yang ditandatangani tidak hanya bersifat seremonial semata, melainkan harus ditindaklanjuti secara konkret. Sehingga diharapkan, masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pencari kerja dari kalangan disabilitas,” ujar Darmawansyah.
Dia bilang, pemerintah telah mengamanatkan industri untuk memberikan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas.”Kami mendorong agar program ini menjadi bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni dalam sambutannya mengatakan, penyandang disabilitas memiliki semangat dan potensi besar yang harus didukung. Menurut Andra, pemerintah sudah menetapkan regulasi perlindungan terhadap disabilitas dan terus mendorong dunia usaha untuk turut serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.
“Berdasarkan data, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Banten mencapai 27 ribu orang. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ungkap Andra Soni.
Andra juga menegaskan, bahwa dukungan Pemprov terhadap dunia industri juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana Banten, ditetapkan sebagai gerbang industri strategis nasional.
“Kami berharap ke depan, industri kecil dan menengah (IKM) dapat bermitra dengan industri besar dan modern. Selain itu, kami juga mendorong adanya program link and match antara SMK dan dunia usaha agar lulusan siap masuk ke pasar kerja,” pungkasnya. []
