Minggu, April 21, 2024
spot_img
BerandaPemerintahanDisentil Dewan dan Walikota Soal Pungutan di JLS, Kadishub Cilegon Konferensi Pers

Disentil Dewan dan Walikota Soal Pungutan di JLS, Kadishub Cilegon Konferensi Pers

CILEGON, BCO.CO.ID – Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi menggelar konferensi pers pasca ‘disentil’ anggota DPRD Kota Cilegon dan Walikota Cilegon terkait pungutan truk parkir di Jalan Lingkar Selatan.

Menurut Uteng, kebijakan pungutan terhadap truk yang parkir di Jalan Lingkar Selatan merupakan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi di Bidang Perparkiran yang sempat molor beberapa tahun ke belakang.
Ia berdalih, pungutan yang terjadi di wilayah tersebut legal. Pungutan dilakukan karena Pemkot Cilegon belum memiliki kantong parkir di kawasan ini. Selain itu juga, kata Uteng, pungutan tersebut sudah sesuai dasar perda yang tertuang pada pasal 10 tentang stuktur dan besaran tarif parkir kendaraan.

“Makanya Dishub membagi zona di sana, karena tidak semua bahu jalan bisa jadi tempat parkir. Kita lihat situasi dan kondisi dan kita lihat untuk keselamatan lalin. Apabila itu ruas jalan di JLS tidak membahayakan pengguna jalan, kita tetapkan sebagai titik zona parkir kita pakai rambu zona parkir dan apabila itu dilihat dari kacamata keselamatan berlalu lintas juga berbahaya kami memasang larangan parkir,” papar Uteng Dedi Apendi, Jumat 22 Januari 2021.

iklan

Untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut, lanjut Uteng, pihaknya memilik tim Wasdal yang mengawasi dan mengendalikan ataupun memungut truk yang sedang terparkir. Itu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan. Pihaknya menegaskan, setiap kewenangan yang bersifat perhubungan berada di bawah kendalinya sebagai kepala dinas.

“Perda parkir itu sekali lagi tidak dijalankan. Nah, begitu saya menjabat kepala dinas, saya jalankan. Mungkin sedikit ada yang kaget yang biasa tidak setor PAD sekarang harus setor. Semua kewenangan, semua tanggung jawab Dinas Perhubungan ada di kepala dinas,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi di Bidang Parkir pada 2020, pihaknya mengaku telah menyetorkan PAD sebanyak 300 juta rupiah atau melebih target yang dicapai sebanyak 200 juta rupiah. Pihaknya juga optimis bisa menyetorkan PAD lebih tinggi lagi dengan mengoptimalkan sektor perhubungan yang didasari perda tersebut.

“Karena covid targetnya 200 juta, kita bisa nyetor 300 juta. (Target kedepan-red) dari dari 400 juta kita bisa 700 jutalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Cilegon dan Walikota Cilegon mengkritik kebijakan pungutan yang ada di wilayah JLS. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments