CILEGON.BCO.CO.ID – Dalam rangka memberikan fasilitas serta payung hukum untuk keberadaan lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan juga penyandang disabilitas di Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon tengah fokus menggodok dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang ditargetkan selesai dalam jangka waktu tiga bulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun menyampaikan, kedua Raperda Inisiatif ini sudah memasuki tahapan pembahasan dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Banten serta tim ahli penyusun naskah akademik untuk menyatukan persepsi agar Raperda ini bisa segera di sahkan. “Perda ini nantinya sebagai payung hukum untuk bisa membuat regulasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada pesantren dan pendidikan non formal tadi,” ujar Nurrotul Uyun, Senin 06 Juni 2022.
Kata Uyun, ada harapan besar bagi lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan agama Islam untuk diberikan bantuan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon. “Pemda bisa menganggarkan bantuan seperti majelis taklim kemudian juga lembaga-lembaga non formal yang sifatnya mengajarkan proses pendidikan agama islam,” jelasnya.
Sementara untuk Raperda Inisiatif Perlindungan Disabilitas, lanjut Uyun, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam penyusunan hingga kebijakan ini guna mengimplementasikan Raperda Inisiatif tersebut. “Sebenarnya DPRD itu pengen banget semua masyarakat Cilegon itu bisa terlayani, terfasilitasi dengan baik oleh Pemda Kota Cilegon,” terangnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, Raperda Inisiatif bisa segera dilahirkan di tahun 2022 ini. “Targetnya di 2022 ini kita bisa melahirkan Perda Inisiatif yang jumlahnya bisa semakin bertambah dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan setelah di paripurna segera kita bahas, maraton banget supaya selesai dan menjadi Perda,” tutup Uyun. []
