CILEGON, BCO.CO.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Cilegon, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, dan sejumlah industri yang ada di wilayah Tanjung Peni, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, untuk mengadukan nasib nelayan terkait himpitan industri yang mengancam keberadaan nelayan di wilayah ini.
Ketua HNSI Kota Cilegon Tatang Tarmidzi mengatakan, sejak tahun 2011 akses nelayan untuk pergi melaut sering berpindah-pindah ke lokasi milik industri. Selain itu, para nelayan yang berlabuh di wilayah tersebut juga tidak memiliki tempat tambat perahu yang membuat nasib mereka diterpa kebimbangan akibat himpitan industri.
“Kondisinya sudah terombang ambing bertahun-tahun pastinya, dari 2011 pindah kesana pindah kesini. Kemarinnya ke Cabot, sekarang pindah lagi aksesnya ke Osaka. Ini menimbulkan kebimbangan oleh nelayan,” kata Tatang Tarmidzi, Ketua HNSI Kota Cilegon, Kamis 24 Juni 2021.
Tatang mengungkapkan, selama ini belum ada pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap nelayan. Bahkan bantuan atau akses titik tambatnya pun tidak diakui. Selain itu, banyak lokasi berlabuh nelayan yang hampir semuanya bersinggungan dengan lahan milik industri.
Oleh sebab itu, Tatang meminta akses jalan dan tempat tambat nelayan di wilayah ini untuk segera dikukuhkan agar para nelayan yang ada tersebut tidak terganggu oleh himpitan industri.
“Besok akan kita tinjau langsung, kepemilikannnya punya siapa dan solusinya bagaimana. Kedepan kami minta jangka panjangnya akses nelayan itu diluruskan, tapi kalau jangka pendeknya mudah-mudahan dalam satu dua minggu ini aksesnya baik,” pungkasnya. []
