BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi potensi penerimaan dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil. Langkah tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi.
Hingga Oktober 2026, realisasi PAD Kota Cilegon tercatat sebesar Rp677,14 miliar atau 65,32 persen dari target Rp1,036 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan telah mencapai Rp1,453 triliun atau 74,78 persen dari target Rp1,943 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam menggali potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, mengatakan optimalisasi PAD perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan pendapatan dari sumber-sumber lokal penting dilakukan agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer.
“Dari angka ini terlihat bahwa pendapatan daerah kita masih sangat bergantung pada dana transfer. Ini harus menjadi perhatian BPKPAD dan seluruh OPD penghasil,” ujar Rahmatulloh, Senin 16 November 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 15 November 2026, masih terdapat sejumlah komponen PAD yang realisasinya belum mencapai target.
Lain-Lain PAD yang Sah baru terealisasi Rp14,75 miliar atau 28,09 persen dari target Rp52,50 miliar. Kemudian, Retribusi Daerah mencapai Rp83,92 miliar atau 59,58 persen dari target Rp140,86 miliar.
Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi Rp20,85 miliar atau 67,59 persen, sedangkan Pajak Daerah mencapai Rp557,63 miliar atau 68,63 persen dari target Rp812,48 miliar.
Rahmatulloh meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) bersama OPD penghasil melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan tersebut.
Menurutnya, evaluasi perlu mencakup pendataan potensi pendapatan, penagihan piutang, hingga pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi.
“Harus dibuka persoalannya. Mengapa realisasinya masih rendah? Apakah pendataan potensi belum maksimal, penagihan piutang belum berjalan, atau pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi masih lemah?,” tegasnya.
Selain evaluasi terhadap sumber PAD, optimalisasi pendapatan juga perlu dilakukan melalui percepatan penyelesaian sejumlah penerimaan yang masih harus dituntaskan.
Rahmatulloh mendesak Pemkot Cilegon lebih agresif dalam menagih piutang pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga diminta proaktif memastikan pencairan sisa Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp34,40 miliar, serta mengonfirmasi setoran sisa dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp10 miliar.
Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh potensi penerimaan yang menjadi hak daerah dapat terealisasi secara optimal.
Di sisi lain, capaian pendapatan daerah sepanjang 2026 juga akan menjadi bahan evaluasi Komisi III DPRD Kota Cilegon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pendapatan 2027.
Rahmatulloh berharap penyusunan target pendapatan tahun berikutnya dilakukan berdasarkan potensi riil, didukung data yang jelas, serta memiliki strategi pencapaian yang terukur.
“Untuk 2027, target pendapatan harus dihitung berdasarkan potensi riil, disertai data yang jelas dan strategi pencapaian yang terukur. Setiap OPD penghasil harus bisa mempertanggungjawabkan target yang diajukannya,” pungkasnya.[]
