BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus mendorong seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk segera mengurus perizinan sekaligus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon mengingatkan, setiap penggunaan air tanah untuk kegiatan komersial atau usaha memiliki kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Plt Kepala Bidang Perpajakan dan Pendapatan Daerah BPKPAD Kota Cilegon, Hadi Permana menegaskan, bahwa para pengusaha yang selama ini menggunakan air tanah namun belum terdaftar diimbau untuk segera melengkapi legalitas usahanya.
“Imbaunnya tentu saja pengusaha yang memakai air tanah yang belum jadi wajib pajak yang pertama tentu mengurus perizinannya. Yang kedua setelah izin keluar mendaftarkan menjadi wajib pajak. Nanti kan untuk pembayaran kita lihat dari pemakaian, semakin banyak pemakaian semakin besar kewajiban pajaknya,” ujar Hadi, Senin 16 November 2026.
Menurut Hadi, potensi penerimaan pajak air tanah di Kota Cilegon masih perlu dioptimalkan. Saat ini, jumlah pelaku usaha yang menggunakan air tanah sebagai sumber kebutuhan operasional mulai berkurang karena sebagian perusahaan beralih menggunakan air permukaan.
Peralihan tersebut turut memengaruhi penerimaan pajak daerah. Sebab, pemanfaatan air permukaan menjadi objek pajak pemerintah provinsi, sementara pajak air tanah menjadi salah satu sumber pendapatan Kota Cilegon. “Perusahaan banyak yang beralih ke air permukaan, air permukaan ini objek pajak provinsi jadi secara logika sudah keukur lah wajib pajak air tanah beralih ke air permukaan pasti pendapatan Cilegon pun akan berkurang itu penyebab salah satunya,” ungkapnya.
Kendati demikian, Hadi menyebutkan bahwa masih ada puluhan wajib pajak air tanah yang tercatat di Kota Cilegon. Namun, realisasi penerimaannya dinilai belum maksimal, salah satunya dipicu oleh faktor harga air baku yang menjadi dasar penghitungan pajak belum mengalami penyesuaian. “Harga air baku di Kota Cilegon belum pernah ada perubahan atau penyesuaian karena memang kita patokannya kepada Pergub,” imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru mengenai harga air baku pada November 2026 ini. Regulasi baru itu nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menetapkan harga air baku di wilayah masing-masing.
“Nanti kita mengikuti itu (Pergub) dan kita terbitkanlah SK Wali Kota terkait penyesuaian harga air baku. Kita akan sosialisasikan kepada seluruh wajib pajak air tanah karena tahun depan kita harap sudah ada penyesuaian,” kata Hadi lagi.
BPKPAD Cilegon menargetkan penerimaan pajak air tanah sebesar Rp949 juta pada 2026. Hingga saat ini, realisasi penerimaan tercatat mencapai Rp671 juta atau sekitar 70,7 persen dari target yang ditetapkan.
“Targetnya Rp949 juta tahun ini. Realisasinya Rp671 juta atau persentasenya 70,7 persen masih dibawah target. Kita berharap sih dengan sisa waktu dua bulan ini kita bisa memaksimalkan mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, BPKPAD juga berencana menggelar sosialisasi kepada para pelaku usaha setelah keputusan wali kota mengenai penyesuaian harga air baku diterbitkan. Sasaran sosialisasi tersebut meliputi pengusaha cucian kendaraan, perusahaan, hingga pengusaha air minum isi ulang yang menggunakan air tanah dalam kegiatan usahanya.
Hadi berharap sosialisasi dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan, termasuk dasar penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan.
Selain mengejar target penerimaan daerah, Pemkot Cilegon juga ingin memperluas pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan air tanah. Untuk tahap awal, pendataan akan diprioritaskan kepada pengusaha yang telah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
“Kedepan pengennya saya semua yang memakai air tanah untuk usaha semuanya bisa kita jaring, bisa kita tetapkan jadi wajib pajak karena ini kan mengambil sumber daya dari bumi kita kan sumber daya ini mahal loh dampaknya pun luar biasa nanti di masa depan air tanah semakin sedikit intrusi air laut bisa semakin dalam di wilayah Cilegon,” pungkas Hadi.[]
