BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyiapkan dua langkah untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal dan kelompok rentan. Selain membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD, pemerintah daerah juga mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya memperkuat perlindungan pekerja dalam jangka panjang.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak hanya mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah saat ini, tetapi juga memiliki kepastian kebijakan dan landasan hukum yang dapat menjamin keberlanjutan program ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade, mengatakan, pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Menurutnya, pekerja formal umumnya telah memperoleh jaminan sosial melalui perusahaan, sedangkan pekerja informal harus mengupayakan perlindungan secara mandiri. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kepesertaan kelompok pekerja yang membutuhkan.
“Pemerintah ingin memberikan keamanan terhadap para pekerja nonformal, kita asuransikan agar mendapat jaminan asuransi ketenagakerjaan,” ujar Aziz, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja apabila mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitas pekerjaan maupun menghadapi risiko lainnya.
“Sehingga pada saat melakukan pekerjaan, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja, kita bisa backup dari asuransi. Tentunya ini sangat bermakna dan sudah terbukti,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Faruk Oktavian, menyampaikan bahwa jumlah pekerja informal dan rentan yang telah terdaftar hingga November 2026 telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Target kita sebetulnya 11.000, sekarang sudah menembus 15.955. Untuk pekerja rentan, saat ini masih ada verifikasi sekitar 5.000 orang di empat kecamatan,” kata Faruk.
Di luar pembiayaan kepesertaan melalui APBD, Pemkot Cilegon juga tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan perlindungan pekerja, sekaligus menjadi langkah preventif agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Keberadaan Perda diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan, termasuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pekerja yang membutuhkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Faruk mengatakan, selama ini pelaksanaan program perlindungan pekerja rentan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Melalui usulan Raperda, Pemkot Cilegon ingin memperkuat dasar hukum tersebut di tingkat daerah.
“Tahun ini kita sedang mengusulkan Raperda terkait pekerja rentan. Selama ini payung hukumnya ada di Inpres Nomor 1, dan tahun ini kita mengusulkan untuk melahirkan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ungkap Faruk.
