BCO.CO.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Baihaki Sulaiman, menyambut baik penganggkatan 44 pejabat yang menjadi orangtua asuh dalam menuntaskan masalah stunting oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian. Namun meskipun begitu, Baihaki bilang, gerakan penunjukkan orangtua asuh ini bukan hal baru dan sudah ada pada zaman orde baru. Ia juga mempertanyakan pernyataan Helldy Agustian terkait orangtua asuh akan membantu balita stunting setiap bulannya Rp3 juta selama tiga bulan.
“Dulukan zaman orde baru ada namanya GNota (Gerakan Orang Tua Asuh-Red), dulu itu terorganisir secara nasional dan itukan dikelola oleh lembaga. Nah persoalannya ini yang mengelola siapa, apakah diserahkan kepada pribadi masing-masing atau ada lembaga yang mengelola. Kemudian seperti apa teknis dan mekanismenya, apakah penyaluran itu dipotong dari pendapatannya kan lebih aman sebenarnya dari situ dari pendapatan pribadi dipotong langsung misalnya, kemudian diserahkan kepada OPD yang ditunjuk atau misalnya hanya bersifat sukarela. Kalau bersifat sukarela, saya yakin ini enggak berhasil,” papar Baihaki Sulaiman, Selasa 31 Oktober 2023.
Dia menjelaskan, ada banyak gerakan yang kemudian tidak di manage dengan baik sehingga tumbuh hanya sebatas wacana. Oleh sebab itu, Baihaki berujar, akan lebih baik wacana tersebut dijadikan regulasi agar dapat tersalurkan dengan baik kepada penerima manfaat atau penderita stunting yang sifatnya anjuran alias tidak memaksa. “Sebagus apapun kebijakannya jika tidak diatur dalam bentuk regulasi itu akan menguap dan hilang. Tidak harus nunggu pemerintahan yang akan datang, pemerintahan yang sekarang masih ada pun bisa hilang. Artinya tidak bertahan lama dan bisa saja malah tidak terlaksana sama sekali, hanya gerakan seremonial yang sifatnya temporer. Kalau pengen betul itu nyata terus kemudian berkelanjutan, ya wali kota harus berani membuatnya,” jelasnya.
Dia juga mewanti-wanti Helldy Agustian agar tidak menjual wacana isu humanisme tentang stunting menjelang pesta demokrasi atau di tahun politik. Menurutnya, pemerintah lebih baik melaksanakan pekerjaan yang sudah sesuai tahapan dan kewajibannya. “Jangan sampai hanya menjadi wacana, tahun politik ituloh kelihatannya humanis kasian juga orang stunting jadi jualan. Daripada mengumbar sebuah wacana yang kemudian tidak bisa terlaksanaka, mending memaksimal yang sekarang ada. Tinggal pemerintah dalam hal ini bekerja apa, yang harus dilakukan dia sudah tahu tahapannya juga, sudah tahu tinggal menjalankan apa yang menjadi kewajibannya,” kata Baihaki lagi.
Sebelumnya dalam Siaran Pers Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Cilegon Nomor: 485/617/DISKOMINFO/2023 Selasa 31 Oktober 2023, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengajak seluruh pihak pada momentum Hari Keluarga Nasional untuk bersama-sama berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung terciptanya keluarga bebas stunting. “Memohon dan meminta kepada ASN terlebih khusus kepada para kepala dinas, lurah, camat yang maju untuk dapat menyisihkan karena kita masih ada 944 bayi stunting,” kata Helldy.
Nantinya, orangtua asuh akan membantu balita stunting setiap bulannya Rp3 juta selama tiga bulan. “Dengan hadirnya orangtua asuh, saya yakin bisa mengurangi angka stunting di Kota Cilegon, dan saya berharap orangtua asuh terus bertambah, sehingga target 9 persen tahun ini tercapai,” ujarnya.
Saat ini di Provinsi Banten, lanjut Helldy, Kota Cilegon di klaim terbaik dalam penurunan angka stunting. Dari 2022 sampai saat ini, angka stunting turun menjadi 19,1 persen. “Meski demikian, kita masih terus berupaya agar tidak ada lagi stunting di Kota Cilegon ini. Makanya saya minta semua pihak berkontribusi,” terangnya.
Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Kota Cilegon pada 2022 berada pada angka 19,1 persen. Sedangkan berdasarkan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) hanya 944 anak. []
