Rabu, Juni 19, 2024
BerandaPemerintahanWakil Bupati Serang Beberkan Solusi Pasca Tempat Dugem Dibongkar

Wakil Bupati Serang Beberkan Solusi Pasca Tempat Dugem Dibongkar

CILEGON.BCO.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Serang telah resmi melakukan pembongkaran terhadap tujuh bangunan yang dijadikan usaha tempat hiburan malam di sepanjang Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu 01 Desember 2021.

iklan

Pembongkaran ini dilakukan lantaran para pengelola tidak mengindahkan aturan yang berlaku meskipun telah diberikan teguran hingga sanksi penyegelan. Akibatnya, Pemda Serang bertindak tegas membongkar bangunan ruko tersebut menggunakan alat berat.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, pembongkaran terpaksa dilakukan demi menegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Dikatakan juga, Pemda Kabupaten Serang tidak mengizinkan adanya usaha tempat hiburan malam di wilayahnya.

“Terpaksa kita harus tegakan peraturan daerah demi tertibnya kehidupan masyarakat kita, karena perda belum memberikan izin, belum meberikan keleluasaan untuk di dunia tempat hiburan malam,” kata Pandji Tirtayasa.

Ia mengungkapkan, pihaknya bakal membantu memfasilitasi para pengelola THM tersebut apabila hendak mendirikan usaha lain asalkan tidak berbentuk usaha hiburan malam.

Sementara ditanya soal nasib para pekerja THM, Pandji menyampaikan, Pemkab Serang siap membantu para pekerja tersebut dengan pelatihan-pelatihan yang tersedia di instansinya. “Sepanjang dia memerlukan bantuan kepada kita, kita akan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa maunya. Pelatihan-peatihan yang ada di kita itu, latihan bertani, dan latihan menjahit,” ungkapnya.

Masih kata Wabup Serang, meskipun pembongkaran THM ini sempat digugat ke PTUN, namun katanya, Pemda berhak melakukan pembongkaran karena dilandasi aturan perda.

Sementara, lanjutnya, gugatan yang dilayangkan hanya berupa izin IMB. “Kita bicaranya penegakan perda, bukan masalah penegakan pidananya yah. Penegakan perda bahwa Pemda berwenang untuk membongkar, ini sudah kami konsultasikan dengan kepala pengadilan. Aspek legalitas kita ini bisa dipertanggungjawabkan,kami tidak mungkin melakukan pembongkaran kalau tidak dilandasi dengan legalitas hukum yang kuat,” pungkasnya.

Sekedar informasi, kegiatan pembongkaran THM di sepanjang jalur ini sempat diwarnai aksi penolakan oleh pengelola usaha tersebut. Selain itu, banyaknya massa yang mengawal kegiatan ini menyebabkan arus lalu lintas yang mengarah ke Kawasan Industri Krakatau Steel di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sempat tersendat.

Satlantas Polres Cilegon yang bertugas mengawal kegiatan tampak berjibaku mengurai volume kepadatan kendaraan meskipun tidak sampai melakukan sistem buka tutup jalan. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments