CILEGON, BCO.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat, Muhammad Ibrohim Aswadi, secara tegas menyebut program 25.000 lapangan pekerjaan yang juga bagian dari Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) tidak rasional karena secara mekanisme maupun program kerja yang tak jelas.
Hal itu disampaikan Muhammad Ibrohim Aswadi usai mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kota Cilegon bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon, dan Forum Mahasiswa Cilegon (FMC), Rabu 13 Oktober 2021.
Menurutnya, program 25.000 lapangan kerja yang hanya melakukan pelatihan sangat tidak masuk akal dan tidak tepat dilakukan. “Tadi dijelaskan program kerjanya hanya pelatihan doang, inikan enggak rasional enggak tepat,” kata Ibrohim Aswadi, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon.
Ibrohim Aswadi menyebut, jika hanya pelatihan saja tidak akan menjamin menekan angka pengangguran di Kota Cilegon yang mencapai angka 12,09 persen. Ia juga mempertanyakan program tersebut yang dijanjikan direalisasikan dalam waktu tiga tahun kedepan. “Jadi improvisasi-improvisasi baru dari pemerintah daerah dan OPD harus ditingkatkan, jangan sampai hanya pelatihan. Kan selama ini sudah berjalan itu pelatihan,” jelasnya.
Masih kata politisi Partai Demokrat, setiap program jangan sampai dikombinasikan dengan anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi. Hal itu untuk melihat seberapa besar realisasi program yang sudah tercapai. “Misal tadi disebutkan Dinkes ada 29 ribu kemudian Dinsos ada sekian ribu, itukan program yang sudah berjalan. Program KCS sekarang yang sudah dilakukan itu apa, berapa datanya, itu yang harusnya dibedakan sendiri. Harus ditransparansikan ke publik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kota Cilegon Khairiyah menerangkan, jika program 25.000 lapangan pekerjaan yang merupakan janji politik Helldy-Sanuji bukan program penyerapan tenaga kerja langsung. Namun hanya sekedar pelatihan dan pemagangan untuk persiapan bekerja. Menurutnya, hal tersebut berdasarkan aturan yang tercantum dalam Peraturan Walikota. “Jadi di dalam Perwal itukan terkait dengan program tenaga kerja itu arahnya ke pelatihan dan pemagangan, jadi persiapan kea rah untuk bekerja,” ungkap Khairiyah, Kepala BLK Disnaker Kota Cilegon.
Dijelaskan, dari 25.000 tersebut Disnaker Kota Cilegon membagi dua kegiatan yakni pelatihan dan pemagangan. Masih kata Khairiyah, berdasarkan RPJMD selama 5 tahun pihaknya ditargetkan per tahun melaksanakan pelatihan kepada 2.000 orang. Akan tetapi karena anggaran terbatas, pihaknya hanya bisa melakukan pelatihan kepada 1.004 orang per tahun. “Disesuaikan dengan anggaran, maka hasilnya kita mendapat cuman 1.004 orang,” pungkasnya. []
