Senin, April 15, 2024
spot_img
BerandaHumanioraPerda Penanggulangan Covid 19 di Cilegon Diketok, Efektif Diterapkan 2021

Perda Penanggulangan Covid 19 di Cilegon Diketok, Efektif Diterapkan 2021

CILEGON, BCO.CO.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19 di Kota Cilegon yang mengatur warga untuk taat protokol kesehatan resmi ditetapkan oleh anggota DPRD Kota Cilegon, Selasa 21 Desember 2020.

Selain mengatur kewajiban penerapan protokol kesehatan, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, perda ini juga telah menetapkan sanksi protokol kesehatan Covid-19 di Kota Cilegon yang dinilainya akan efektif diterapkan di Kota Cilegon pada 2021 mendatang.

“Paling bisa efektif diterapkan pada 2021 mendatanglah. Setelah pengesahan perda di DPRD Cilegon, dari Bagian Hukum Setda Kota Cilegon akan kembali memfasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Banten,” kata Edi, kepada wartawan usai rapat DPRD Kota Cilegon.

iklan

Edi menjelaskan, jika sudah disahkan di provinsi, pihaknya akan melengkapi perda tersebut dengan perwal sebagai pedoman petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya. Selain itu dalam perda itu terungkap bahwa, penerapan denda sebesar Rp 50 juta ini berlaku untuk kalangan pengusaha yang melanggar prokes.

“Bisa dibilang, harga eceran tertinggi lah. Itu hanya untuk kalangan pengusaha, kalau masyarakat biasa tidak sebesar itu. Masa disamaratakan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Hasbudin menuturkan, dengan disahkanya sanksi prokes covid-19 di Kota Cilegon semua pihak baik TNI, Polri dan Satpol PP serta dinas terkait harus mampu memaksimalkan pengawasan kepada masyarakat yang melanggar prokes covid-19. Ini dilakukan agar penyebaran covid-19 di Kota Cilegon dapat diminimalisir.

Dikatakan, untuk melaksanakan perda ini. Kota Cilegon membutuhkan aturan pendamping seperti Perwal guna mengatur pemberian sanksi administrasi yang tertuang dalam perda tersebut.

“Nanti pemberian sanksi adminitrasi ini akan diatur Perwal. Sebab nanti akan terlihat kelompok-kelompok usaha yang memang melanggar prokes. Enggak mungkin besaran denda pengusaha besar sama dengan penjual di trotoar. Harus bisa kita bedakan sanksi prokesnya,” tukas Hasbudin. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments