BCO.CO.ID – Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, menyoroti sejumlah persoalan terutama soal pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon. Hal itu diungkapkan Isro, usai Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Menjadi Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 dan Penyampaian Rancangan KUA/PPAS 2025 di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin 22 Juli 2024.
Menurutnya, evaluasi dan saran yang disampaikan itu terjadi selalu berulang dalam setiap rapat pertanggungjawaban APBD. Apalagi, sejumlah persoalan itu selalu dibahas oleh TAPD dengan Badan Anggaran yang semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, pelayanan publik, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kita evaluasi juga terkait dengan pendapatan daerah, dengan kas daerah yang juga mengalami defisit. Itu juga bagian dari saran yang harus ditindaklanjuti oleh eksekutif,” ujar Isro Mi’raj, Ketua DPRD Kota Cilegon.
Lebih lanjut, Isro berujar, persoalan infrastruktur dan penanganan banjir merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. “Iya infrastruktur, karena semua golongan merasakan. Kalau bawa sepeda jalannya rusak, kan enggak nyaman,” katanya.
Untuk persoalan banjir, Isro bilang, seharusnya pemerintah daerah segera melakukan kegiatan. Sebab, ada beberapa daerah di Kota Cilegon yang kerap mengalami banjir saat musim penghujan tiba. “Terutama banjir juga yang sering terjadi. Titiknya di Grogol, Pulomerak, Jombang, dan Purwakarta kadang-kadang juga,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon Subhi mengatakan, semua program yang memiliki kekurangan untuk segera di evaluasi oleh Inspektorat maupun komisi di DPRD Kota Cilegon.Subhi mengungkapkan, persoalan pendapatan sangat krusial yang harus segera digenjot. Ia menilai, pajak dan retribusi saat belum maksimal.
“Harapan saya tentu pemerintah daerah atau walikota bersama jajarannya bisa memaksimalkan soal pendapatan baik dari pajak maupun retribusi lainnya,” ungkap Subhi. []
