CILEGON, BCO.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel beserta anggota DPR RI perwakilan dari komisi V dan VI melakukan kunjungan ke pabrik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, yang diterima oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyebutkan, PT Krakatau Steel merupakan perusahaan yang mempunyai nilai strategis yang cukup besar. Selain itu, menurutnya, dengan adanya UU Ombinus Law atau UU Cipta kerja dapat dimanfaatkan untuk membangun perusahaan BUMN ini jadi perusahaan global.
“Apalagi yang bisa kita dukung supaya perusahaan ini jadi perusahaan global. kita harus melihat global sekarang, nah ini momentum yang besar untuk kita membangun NKRI kita ini dengan mendorong industri,” kata Rachmat Gobel di Hotel Royale Krakatau, Selasa 16 Maret 2021.
Ia menekankan, PT KS harus bisa menjadi tuan rumah di Indonesia dengan cara menguasai pasar. Oleh sebab itu, dengan adanya UU Omnibus Law itu, investasi yang datang ke Indonesia harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Masih kata Wakil Ketua DPR RI, pihaknya berharapa pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap industri dalam negeri dengan cara mengurangi impor.
“Kedepan Krakatau Steel harus bisa jadi tuan rumah di negara sendiri, artinya harus menguasai pasar. Kita undang dari luar tapi dia harus bisa memanfaatkan,” jelasnya.
Sementara di tempat yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan, performa perusahaan di masa pandemi cukup baik kondisinya. Dimana, menurut Silmy, PT KS bisa menjual produknya lebih banyak 20 persen sebelum masa pandemi Covid-19. Selain itu pihaknya juga tengah gencar melakukan ekspor ke luar negeri lantaran harga baja dunia saat ini sedang dalam kondisi bagus.
“Kita bisa menjual lebih banyak 20 persen dibandingkan sebelum pandemi, itukan menarik. Terus kemudian kita baru ekspor 20 ribu ton ke Eropa diawali sebelumnya ekspor ke Australia, tahun ini kita gencarkan pasar ekspor karena harganya disana juga lagi bagus,” terang Silmy Karim.
Dijelaskan, dukungan pemerintah terkait industri dalam negeri berimbas langsung terhadap impor baja yang turun menjadi 36 persen. Karena hal itu, neraca perdagangan dapat ditekan dan dinilai penting agar industri di Indonesia dapat bersaing.
“Ketika industri di Indonesia bisa bersaing, maka otomatis ekonomi Indonesia kedepan juga lebih pasti,” pungkas Silmy. []
