Rabu, Juni 19, 2024
BerandaPemerintahanKPK Mediasi Proses Penyerahan Aset Milik PT KS ke Pemkot Cilegon, Ini...

KPK Mediasi Proses Penyerahan Aset Milik PT KS ke Pemkot Cilegon, Ini Alasannya

CILEGON, BCO.CO.ID – Pemerintah Kota Cilegon bersama PT Krakatau Steel akhirnya menandatangani kesepakatan bersama tentang rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap yang dimiliki PT KS kepada Pemkot Cilegon.
Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hari bersejarah dimana pihaknya mengaku bersyukur atas rencana pemindahtanganan aset lahan Pemkot yang sebelumnya menjadi milik PT Krakakatau Steel.

iklan

“Ini hari yang bersejarah untuk Pemerintah Kota Cilegon. Sudah lama pemerintah daerah ingin selesaikan, terutama lahan yang didiami oleh Pemerintah Kota Cilegon. Kita patut syukuri keberhasilan ini, semoga setelah MoU ini proses kedepannya bisa mendapatkan kelancaran,” ujar Edi Ariadi di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Jumat 27 November 2020.

Edi menjelaskan, sebelumnya kedua belah pihak terlibat negosiasi yang cukup panjang terkait hal itu. Untuk diketahui, ada sejumlah bangunan yang berdiri di lahan PT Krakatau Steel yang hingga saat ini digunakan Pusat Pemerintahan Kota Cilegon. Lahan milik PT KS selama ini dimanfaatkan untuk Kantor Walikota, bangunan Polres Cilegon, Kodim Cilegon, dan juga Gedung DPRD Kota Cilegon.

“Negosiasi yang cukup lama, akhirnya ada kesepakatan kesamaan pendapat. Mudah mudahan dari MoU ini mengenai aset yang kita diami dalam artian KS siap untuk melepaskan itu ke Pemkot Cilegon,” jelasnya.

Edi juga menuturkan, Pemkot Cilegon memiliki waktu enam bulan setelah MoU ini dilakukan. Termasuk menyelesaikan persoalan tahapan-tahapan yang sudah dan akan dilakukan. Dengan adanya penghapusbukuan dan pemindahtanganan ini, sambung Edi, pelayanan publik akan lebih optimal lagi.

“Tahapan yang kami lakukan sama seperti tanah Alun-alun Kota Cilegon. Surat sudah kita siapkan untuk asistensi ke Kejagung, juga ke BPKP, Penilaian aktiva tetap, membuat berita acara bentuk ganti kerugian, membuat berita acara pelepasan hak dan yang terakhir membuat berita acara pembayaran. Dengan adanya kepastian, terhadap kepemilikan aset Pusat Pemerintah Kota Cilegon, nantinya akan dapat mengoptimalkan pelayanan publik, kita berharap nantinya Kota Cilegon akan aman, damai dan bisa mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menerangkan, keterlibatan KPK merupakan fasilitator antara Pemkot Cilegon dan PT KS terkait penyelesaian aset lahan. Kata Nainggolan yang terpenting saat ini semua aset statusnya adalah legal terlebih dahulu.

“Kita ada disini sebagai koordinasi untuk pencegahan, mencegah kalau bisa tidak ada kerugian negara. Untuk itu kita koordinasikan. Karena pemanfaatan yang tidak optimum. Kita dorong semua aset legal dulu, ini jadi yang pertama MoU Pemda dengan BUMN di KPK. Ini bisa dijadikan role model, karena banyak di daerah lain juga memiliki permasalahan yang sama terkait aset ini,” ucap Nainggolan.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengungkapkan, permasalahan aset sangat berisiko. Oleh sebab itu, perlunya koordinasi untuk penyelesaian sehingga keduanya mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan.

“Terkait aset sebagai pejabat publik itu sangat berisiko. Untuk itu jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama bisa bermanfaat untuk Indonesia,” pungkasnya.

Hadir pada acara penghapusbukuan dan pemindahtanganan ini, Ketua DPRD Kota Cilegon, Pj Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Kepala Inspektorat Kota Cilegon dan Perwakilan dari PT Krakatau Steel. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments