BCO.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, mengaku kekurangan tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan, banyak warga Kota Cilegon yang menjadi pekerja lantaran wilayah ini merupakan wilayah industri.
Ketua KPU Kota Cilegon Pachturohman mengatakan, setiap Pemilu di Kota Cilegon selalu kekurangan tenaga untuk KPPS. Hal itu dikatakannya, saat acara Sosialisasi Pembentukan Badan Ad Hoc Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024, Senin 11 Desember 2023.
“Pasti di akhir itu ada perpanjangan waktu karena memang pendaftarnya sangat sedikit,” kata Pachturohman, Ketua KPU Kota Cilegon.
Ia menegaskan, kekurangan tenaga ini bukan karena sumber daya manusianya tidak ada, tetapi memang faktor masyarakat Cilegon yang sibuk bekerja.
Menurutnya apabila dibandingkan dengan Kabupaten Serang, di wilayah itu lebih banyak peminatnya sampai membludak saat pendaftaran baru dibuka.
“Kalau di Cilegon yang dibutuhkan PPK-nya (Panitia Pemilihan Kecamatan) lima yang daftar cuman 10, bahkan PPS (Panitia Pemungutan Suara) kebutuhannya tiga yang daftar tiga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, KPU Cilegon membutuhkan tujuh orang tenaga KPPS di setiap masing-masing TPS dengan total TPS sebanyak 1.253 titik. Artinya, lanjut dia, dibutuhkan 8.771 tenaga KPPS ditambah 2 Perlindungan Masyarakat (linmas) di masing-masing TPS atau sebanyak 2.506 orang.
“Untuk mengantisipasi kekurangan itu, kita akan berkordinasi intens dengan stakeholder yang ada di Kota Cilegon dan meminta dukungan dari Pemerintah Kota Cilegon,” terangnya.
Saat ditanya berapa honor yang akan diterima petugas KPPS, Patchurrohman mengakui lebih besar dari Pemilu 2019. Ia bilang, honor yang akan dibayarkan ini bentuk apresiasi atau penghargaan kepada para KPPS yang membantu selama proses pemungutan suara.
“Ya pastinya di atas satu juta, naik dua kali lipat dari periode yang lalu, sebelumnya Rp550.000,” ucap Patchurrohman lagi. []
