Selasa, Juli 16, 2024
BerandaPemerintahanHasil Pelantikan Jabatan Cilegon Ada Suami Istri Bekerja di Satu Bidang, Kepala...

Hasil Pelantikan Jabatan Cilegon Ada Suami Istri Bekerja di Satu Bidang, Kepala BKPSDM Membenarkan

CILEGON.BCO.CO.ID – Setelah melantik sebanyak 84 pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon pada Jumat pagi kemarin, 5 Agustus 2022, Walikota Cilegon Helldy Agustian kembali melantik sebanyak 377 pejabat di hari yang sama pada sore harinya.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Statistika Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik dan Persandian (DKISP) itu tak dihadiri Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang mengaku tak dilibatkan dalam prosesi penentuan jabatan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima BCO, dari ratusan nama yang dilantik, terdapat sepasang suami istri yang ditempatkan di bidang yang sama pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suami jadi atasan, istri jadi anak buahknya.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Achmad Jubaedi membenarkannya.

Menurutnya, rotasi yang dilakukan kepada pasangan suami istri tersebut hanya bersifat sementara, dikarenakan dalam waktu dekat salah satunya akan dipindahkan ke salah satu bidang yang ada di Dinas Kesehatan Cilegon.

“Yang bersangkutan fungsional perawat. Nanti kita mutasikan di Dinas Kesehatan karena ada pergeseran dari fungsional sebelumnya pekerja sosial. Tinggal memindahkan sesuai basic-nya, kita pindahkan ke Dinas Kesehatan,” ujar Jubaedi.

Diketahui, dalam daftar nama yang hari ini dilantik, terdapat nama Ade Rahmat Setiana yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Penempatan dan Pelatihan Kerja di Disnaker, ditempatkan menduduki jabatan baru sebagai Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinsos, dimana istrinya saat ini menjabat sebagai salah satu kepala seksi di bidang tersebut.

Diketahui bahwa dalam peraturan perusahaan, pasangan suami istri tidak boleh bekerja dalam satu kantor lantaran dikhawatirkan konflik rumah tangga akan berdampak pada pekerjaan di kantor dan juga dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.

Sementara itu, untuk pegawai negeri sipil (PNS), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017. Dimana, pada poin 5 menyebutkan, mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Sementara, jika mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (7), menjelaskan mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. []

RELATED ARTICLES

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Recent Comments