BCO.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengurus Truk Indonesia (Aptrindo) Banten, menolak SKB 3 Menteri terkait larangan operasional angkutan barang.
Aptrindo Banten juga telah memutuskan untuk mogok operasi selama dua hari dari 20-21 Maret 2025 dimulai pada pukul 00.00 WIB hingga puku 24.00 WIB di tanggal berikutnya. Kurang lebih terdapat 100 perusahaan di seluruh wilayah Banten akan melakukan stop operasi dengan mengistirahat truk di garasi.
Dalam tuntutannya, Aptrindo Banten meminta agar SKB 3 Menteri terkait durasi larangan operasional angkutan barang direvisi dari 24 Maret-8 April 2025 menjadi 27 Maret sampai 3 April 2025.
Aksi mogok ini juga dilakukan serentak seluruh Indonesia oleh para pengusaha truk sebagai aksi penolakan pembatasan operasional oleh pemerintah.“Kami menolak SKB 3 Menteri di mana selama 16 hari truk dilarang operasi, kami keberatan dan menolak karena tiap tahun bertambah, tahun kemarin 10 hari sekarang 16 hari,” ungkap Syaiful Bahri, Ketua DPD Aptrindo Banten, Rabu 19 Maret 2025.
Syaiful berujar, mogok operasi untuk di wilayah Kota Cilegon terdapat di tiga lokasi dengan jumlah truk mencapai 200 unit. “Secara nasional akan melakukan stop operasi dari tanggal 20 sampai 21 Maret, ada di 3 titik, Cilegon Barat, depan Pelindo dan KBS melibatkan lebih dari 200 truk,” sambungnya.
Menurut Syaiful, diberlakukannya pembatasan operasional truk selama 16 hari saat lebaran sangat merugikan para pengusahan truk.Bahkan akumulasi total kerugian dengan adanya pembatasan ini diperkirakan mencapai Rp5 triliun lebih dari jumlah sekitar 100 ribu truk yang beroperasi.
“Sangat memberatkan bagi kami para pengusaha truk, DPP dan DPD se-Indonesia sepakat stop operasi di jalan dan di masing-masing tempat lokasi,” kata Syaiful lagi.
“Kami sudah koordinasi dengan KSOP dan BUP baik pelindo dan KBS mereka menerima penolakan dan keberatan kami, guna memperjuangkan para driver, kita sangat dirugikan sebagai pengusahan truk,” jelasnya.
Di samping itu, meskipun adanya pembatasan operasional truk ini berlaku, akan menimbulkan biaya tambah jika ingin melintas saat mudik dan arus balik lebaran.“Ini menimbulkan biaya tambah untuk biaya keamanan dan lainnya,” terangnya.
Ia meminta agar pemerintah memberikan solusi terbaik bagi para pengusaha yakni empat hari sebelum lebaran dan empat hari sesudah lebaran.“Kita pengen ada win-win solution, 4 hari sebelum lebaran dan 4 hari setelah lebaran,” harapnya. []
