CILEGON.BCO.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Muhamad Ibrohim Aswadi (MIA), mengaku siap melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) terkait kondisi pendidikan di Kota Cilegon.
Menurutnya, ajakan RDP dari mahasiswa merupakan hak rakyat. Apalagi soal pendidikan, ada banyak yang harus dievaluasi. “Siaplah, setuju itukan hak rakyat untuk mengurai masalah-masalah pendidikan di Kota Cilegon agar sesuai harapan masyarakat dan banyak juga hal-hal yang harus dievaluasi,” ujar Muhamad Ibrohim Aswadi, dikonfirmasi BCO Media, Kamis 27 Juli 2023.
Meskipun sudah mendapat informasi terkait ajakan mahasiswa, MIA mengaku belum mendapatkan disposisi terkait jadwal pelaksanaan RDP tersebut. Dia juga bilang, masih banyak persoalan pendidikan kaitan sarana dan prasarana sekolah, PPDB maupun dugaan pungutan liar yang terjadi di sekolah, ataupun terkait kenakalan remaja yang berimbas pada tindakan kriminal. “Banyak sekali yang harus kita dorong untuk diperbaiki, tapi intinya kami menyambut baik ajakan itu,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kepada Ketua DPRD Kota Cilegon terkait kondisi pendidikan di Kota Cilegon. Surat permohonan RDP itu diserahkan langsung Ketua Umum PP IMC Arifin Sholehudin pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin.
Ketum PP IMC Arifin menyampaikan, permohonan rapat ini sebagai upaya mencari tahu persoalan pendidikan yang kondisinya memperihatinkan. Sebab, banyak sekolah rusak hingga dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah. “Rasanya enggak pantas saja pendidikan di Kota Cilegon ini kondisinya memperihatinakan, karena kita tahu sendiri Kota Cilegon adalah kota industri dan kota nomor 4 terkaya di Indonesia. Masa iya sekolah-sekolahnya banyak yang rusak dan membahayakan siswa-siswi,” kata Arifin.
Arifin meminta, RDP dilakukan secepatnya dan dilakukan antar lintas komisi. Kata dia, RDP dengan sejumlah komisi juga dapat mengetahui kebijakan-kebijakan maupun alokasi anggaran yang dicanangkan bagi pendidikan di Kota Cilegon. “Malu harusnya, APBD kita Rp2 triliun dan 20 persen dari APBD itukan untuk pendidikan. Kalau kondisi sekolahnya rusak dan membahayakan siswa, kemana mengalirnya anggarannya itu. Makanya kita pengen RDP bareng lintas komisi,” ungkapnya. []
