CILEGON.BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan menerapkan sistem absensi pegawai dengan menggunakan sistem digital berbasis aplikasi E-Cilegon Presensi pada awal Febuari 2022 mendatang. Sistem aplikasi absensi digital ini sudah memasuki tahap uji coba.
Kepala BKPP Kota Cilegon Ahmad Jubaedi mengatakan, seluruh pegawai wajib mengunduh aplikasi E-Cilegon Presensi pada aplikasi playstore. Aplikasi hanya bisa digunakan dengan handphone berbasis sistem android. Akan tetapi, aplikasi ini belum bisa digunakan pada smartphone sistem IOS atau Iphone.
“Saat ini, absen melalui aplikasi berbasis android itu sedang diuji coba BKPP, untuk pengguna HP Iphone untuk sementara tidak bisa menggunakan aplikasi E-Cilegon Presensi. Yang bisa menggunakan aplikasi ini hanya pengguna android,” ujar Ahmad Jubaedi, Rabu 05 Januari 2021.
Meskipun sistem absensi dengan sistem digital, Jubaedi memastikan, jika pegawai tidak bisa mengakali kemudahan tersebut agar bisa bolos. Sebab, sistem absensi hanya bisa dilakukan pada radius 150 meter dari kantor, tempat pegawai bekerja. Pihaknya juga memberikan batas waktu bagi pegawai untuk melakukan absen, apabila sistem waktu telah habis dari yang telah diberikan maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa mengisi absen.
“Untuk memastikan lokasi pegawai, ada fitur selfie juga. Jadi kelihatan tuh dari backgroundnya sedang di kantor atau bukan,” katanya.
Dijelaskan, absensi ini dilakukan sehari tiga kali pada saat pagi, siang, dan sebelum pulang bekerja. Lebih lanjut dikatakan, untuk memastikan absensi digital berjalan maksimal, BKPP bekerjasama dengan Diskominfo dalam menyediakan aplikasi absensi digital tersebut.
“Diskominfo sebagai yang membuat aplikasinya, nanti setelah benar-benar jadi semuanya baru diserahkan ke BKPP,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo Kota Cilegon Asikin mengatakan, saat ini sistem absensi online dengan aplikasi smartphone tengah dalam penyempurnaan.
“Biaya pembuatan sekitar Rp 80 juta melalui pihak ketiga. Nanti setelah dilakukan penyempurnaan dan diserahkan ke BKPP menjadi tanggungjawab BKPP sebagai pengelola,” ucap Asikin. []
