BCO.CO.ID – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon turun dari 7,41 persen pada 2025 menjadi 6,59 persen pada 2026. Di tengah penurunan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai mengevaluasi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing untuk memastikan lebih banyak warga lokal terserap bekerja.
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, penurunan angka pengangguran tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk beasiswa pendidikan, mulai memberikan hasil.
Hal itu disampaikan Robinsar usai menerima audiensi Universitas Al-Khairiyah bersama mahasiswa dan lulusan program beasiswa Pemkot Cilegon, Rabu 11 November 2026.
“Alhamdulillah tidak hanya kuliah gratis, tetapi setelah kuliah bekerja, berarti programnya berjalan dengan baik,” kata Robinsar.
Menurutnya, keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang mendapatkan kesempatan kuliah, tetapi juga harus dilihat dari peluang mereka memperoleh pekerjaan setelah lulus.
Karena itu, Pemkot Cilegon membuka peluang untuk menambah kuota beasiswa pada tahun mendatang. Robinsar menilai pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi bagian penting dalam upaya menekan pengangguran.
“Kalau kita tidak memperhatikan pelatihan dan pendidikan, bagaimana dia bisa bekerja,” ujarnya.
Selain melalui peningkatan kualitas SDM, Robinsar juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri. Ia meminta perusahaan outsourcing yang beroperasi di Kota Cilegon memberikan kesempatan lebih besar kepada warga setempat.
Untuk itu, Robinsar telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon melakukan pendataan terhadap seluruh perusahaan outsourcing, termasuk jumlah pekerja yang berasal dari Cilegon maupun luar daerah.
“Berapa yang orang Cilegon, berapa yang di luar orang Cilegon. Kalau cuma outsourcing tenaga kebersihan, keamanan, driver, saya rasa Cilegon juga banyak,” katanya.
Robinsar menjelaskan, pendataan tersebut akan menjadi dasar evaluasi terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja maupun perusahaan pengguna jasa outsourcing.
Pemkot Cilegon berencana memanggil kedua pihak untuk membahas komitmen peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, terutama saat masa kontrak kerja sama berakhir dan dilakukan perpanjangan.
“Mumpung pas habis kontrak, kontrak barunya dievaluasi lagi. Jadi suratnya enggak akan turun sebelum dicek lagi datanya. Warga Cilegon harus mayoritas dan harus sebanyak-banyaknya,” tegasnya.
Meski demikian, Robinsar mengakui kebijakan tersebut masih membutuhkan kajian dari sisi regulasi. Pemkot Cilegon akan melihat kemungkinan penggunaan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.[]
