BCO.CO.ID – Kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD Kota Cilegon yang kerap bepergian ke luar daerah memicu sorotan tajam dari elemen masyarakat.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cilegon mengecam keras tingginya intensitas kunjungan kerja (kunker) luar daerah yang dilakukan oleh para anggota wakil rakyat belakangan ini.
Aktivitas perjalanan dinas yang disinyalir terjadi hingga dua kali dalam seminggu tersebut, dinilai telah melukai hati masyarakat dan melumpuhkan fungsi utama pengawasan dewan di daerah.
Merespons fenomena ini, Ketua PMII Cabang Cilegon Akhmad Fauzi, menyatakan bahwa pola kunker yang terlampau rutin ini sudah tidak rasional dan kehilangan arah urgensinya.
“Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan bagi warga Cilegon. Di saat masyarakat bawah sedang terseok-seok menghadapi gelombang pengangguran, persoalan banjir yang tak kunjung usai, dan carut-marut infrastruktur, para anggota dewan yang terhormat justru sibuk mengemas koper. Kunker sampai dua kali seminggu ini patut diduga kuat hanya menjadi ajang plesiran berkedok dinas demi mengejar pencairan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),” tegas Akhmad Fauzi, Kamis 2 Juli 2026.
PMII Cabang Cilegon menilai, meskipun perjalanan dinas luar daerah tersebut memiliki payung hukum yang sah yakni diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Cilegon Nomor 43 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 namun asas kepatutan, efisiensi anggaran, dan asas kebermanfaatan bagi publik sama sekali tidak terpenuhi.
Menurutnya, hingga saat ini dokumen hasil studi banding, rekomendasi, maupun output konkret dari rentetan kunker tersebut dinilai tidak pernah dibuka secara transparan kepada masyarakat Cilegon. Publik hanya disuguhkan dengan pemandangan kantor dewan yang kosong, sehingga mempersulit warga maupun elemen mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi atau mengadukan persoalan lokal.
“Uang yang digunakan untuk pergi ke sana kemari itu adalah uang rakyat, bersumber dari APBD Kota Cilegon. Kalau setiap minggu mereka di luar kota, lalu kapan mereka duduk di kantor untuk mendengar jeritan konstituennya? Kami menuntut Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK) untuk segera mengevaluasi total manifes perjalanan dinas ini. Buka hasil kunker itu ke media dan publik! Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan pola kerja dan transparansi, kami pastikan gerbong mahasiswa akan turun ke jalan untuk menduduki gedung dewan,” lanjutnya.
PMII Cabang Cilegon mendesak agar DPRD Kota Cilegon segera menghentikan kebiasaan kunker yang tidak mendesak dan mengalihkan fokus energi serta anggaran daerah untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat murni di Kota Cilegon.
Terpisah, warga Kota Cilegon Alfin mengatakan, seharusnya anggota dewan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan ‘jalan-jalan’ ke luar daerah. “Cilegon inikan masalahnya banyak, lampu jalan mati kalau malam, pengangguran banyak, coba tuh diurusin jangan kunker aja kunker megawene,” ucapnya.
Alfin berujar, para anggota dewan dilantik mengatasnamakan tuhan dan bersumpah dibawah kitab suci itu harus bisa menjalankan amanahnya sebaik mungkin.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan kembali agar 40 anggota DPRD Kota Cilegon yang saat ini menjabat tidak lalai mengemban amanah konstituennya. “Saya mah enggak ngerti ap aitu produk legislasi, kerja aja yang bener, duit pajak dari jerih payah rakyat jangan dipakai macam-macam. Enggak usah dzalim jadi pejabat,” tutupnya. []
