BCO.CO.ID – Dinas Koperasi dan UMKM (DinkopUMKM) Kota Cilegon bakal segera membentuk Koperasi Merah Putih yang ada di 43 kelurahan di Kota Cilegon. Tindakan ini dilakukan, sebagai upaya memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
Kepala Dinkop UMKM Kota Cilegon Didin Maulana mengatakan, instruksi presiden tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi ditingkat kelurahan atau desa. Menurutnya secara konsep, ekonomi seperti ini bisa menggerakan masyarakat di daerah dan tidak bergantung terhadap keinginan untuk ke kota-kota besar.
“Konsepnya sudah bagus, tinggal nanti pelaksanaannya aja. Termasuk dari dinasnya, pendampingnya, terus dari pengurus koperasinya harus benar-benar baik dan jangan main-main,” kata Didin Maulana, Kamis 17 April 2025.
Nantinya, lanjut Didin, pihaknya bakal mengembangkan koperasi yang sudah ada dan membuat koperasi baru yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah kelurahan. Setiap koperasi di keluarahan, nantinya akan memiliki produk usaha unggulannya masing-masing.
“Yang ada di kembangkan dan tinggal nama usahanya, misal berbentuk usaha sembako, atau ada produk khusus seperti koperasi pemberdayaan perempuan,” terangnya.
Ia berkeinginan, koperasi keluarahan yang nanti dibentuk bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehjateraan dan menekan inflasi daerah. Pasalnya kata Didin, fungsi koperasi ini bisa menekan harga dan mempermudah penampungan bahan pangan. “Kalau sudah ada koperasi misal disini kita butuh cabai, kita tinggal ambil dari koperasi pertanian yang ada di wilayah lain. Sehingga ongkosnya lebih murah, dari produsen dan konsumen secara langsung,” imbuhnya.
Masih kata Didin, konsep koperasi yang nanti akan dibentuk diharapkan sesuai dengan konsep pentahelix. Dimana, banyak elemen yang terlibat. Apalagi koperasi ini harus sudah terbentuk sampai 12 Juli 2024. Oleh sebab itu, ia akan segera membentuk tim kecil agar ada SK dari Walikota Cilegon terkait pembentukan Koperasi Merah Putih tersebut.
Ia juga sudah berkoordinasi dengan Bappedalitbang Kota Cilegon terkait anggaran pembentukan koperasi tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah harus mengeluarkan pendanaan untuk pembentukan badan hukum koperasi.“Tadi saya sudah ke Bappeda dan diminta untuk diusulkan pada perubahan anggaran, perubahan kan sekarang dipercepat. Bulan Mei harus sudah perubahan, hampir semua daerah,” pungkasnya. []
